INDONESIAONLINE – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bangkalan masih tinggi. Menurut data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) setempat, jumlah RTLH masih di angka 116.278 rumah yang tersebar di 18 kecamatan. 

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Bangkalan Zainal Abidin mengatakan, hingga saat ini masih ratusan ribu hunian masyarakat yang masih dalam kategori tidak layak. “Semua Kecamatan ada, tetapi kami tidak bisa menjelaskan secara rinci setiap Kecamatan,” ujarnya, Selasa (2/8/2022). 

Menurutnya, dari data itu nantinya akan berkurang secara bertahap. Sebab, ada 2.740 hunian ter-cover dari bantuan simultan perumahan swadaya (BSPS), dan 55 hunian ter-cover dari program prioritas Daerah. “Ada juga yang dari provinsi, tapi tidak melalui kami, melalui Kodim. Jadi kami tidak mengetahui datanya,” kata dia. 

Baca Juga  DLH Kota Malang Bangun Dua Taman Cantik di Kayutangan Heritage

Selain itu dia juga menyebutkan, untuk mengurangi angka ratusan ribu tadi, tentu kata dia, akan membutuhkan waktu lama dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga harus dilakukan secara bertahap. “Sementara untuk anggaran dari APBD tahun ini hanya kebagian Rp 1,1 miliar,” ungkapnya. 

“Kalau ingin mengentaskan itu, paling tidak membutuhkan Rp 10 miliar dari APBD setiap tahunnya, beruntung masih ada yang dari pusat itu,” lanjut Zainal. 

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan H. Musawwir menuturkan, banyaknya RTLH di Bangkalan menunjukkan bahwa daerah masih krisis kemiskinan. Sehingga, perlu penangan serius dari Pemerintah Daerah. “Berarti kan kemiskinan masih tinggi, perlu perhatian dari pemerintah, agar angka RTLH itu bisa terus berkurang,” ucapnya. 

Baca Juga  Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Jokowi Arahkan WFH

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani tersebut, meminta agar DPRKP lebih proaktif dan harus mengupayakan agar ada prioritas anggaran yang diajukan. 

Dia juga menilai, angka RTLH akan sulit dihilangkan jika hanya segelintir yang di sasar. “Makanya, dinas itu harus lebih proaktif lagi, agar ada prioritas anggaran kedepannya. Nantilah kalau hearing bersama komisi, akan kami sampaikan, kami tanyakan sejauh mana progresnya,” kata dia menegaskan.