INDONESIAONLINE – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan meyakini pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19/2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan mendorong percepatan program sertifikasi guru melalui PPG.
“Begitu regulasi ini diundangkan sudah bisa running dan dilaksanakan mulai bulan Juni ini. Proses sertifikasi guru melalui PPG akan lebih cepat dan terukur,” tegas Abetnego di Gedung Bina Graha Jakarta. Selasa (4/6).
Untuk diketahui, pemerintah mengesahkan Permendikbudristek No 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru pada 3 Juni 2024. Regulasi ini mengubah peraturan sebelumnya, yakni Permendikbudristek Nomor 54/2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidikan bagi Guru Dalam Jabatan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Menurut Abetnego, dengan regulasi lama, program sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan membutuhkan waktu 30 tahun. Padahal amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, semua guru harus profesional dan tersertifikasi. “Ini artinya percepatan program sertifikasi guru melalui PPG Daljab tertunda 19 tahun pasca-UU Guru dan Dosen diundangkan,” katanya.
Lebih lanjut, deputi bidang pembangunan sumber daya manusia KSP (Kantor Staf Presiden) ini mengatakan saat ini jumlah guru yang belum tersertifikasi melalui PPG dalam jabatan sebanyak 1,2 juta orang. Dengan kebijakan baru, sambung Abetnego, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, ditargetkan ada 800.000 guru lulus dan lolos PPG. “Ini bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Abetnego juga menungkapkan persoalan sertifikasi guru menjadi salah satu isu yang dikawal oleh Kantor Staf Presiden. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.
Bersama Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM, lanjut Abetnego, Kantor Staf Presiden mendorong penyiapan regulasi serta anggaran proses sertifikasi serta tunjangan guru. “KSP turut mengawal pembahasan regulasi ini selama enam bulan terakhir,” pungkas Abetnego. (red/hel)
