INDONESIAONLINE – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah. Rakor ini digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. Rakor tersebut membahas dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah.
Dalam pertemuan itu, Rudy menegaskan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak bersama menghadapi berbagai tantangan keuangan daerah, termasuk persoalan dana kurang salur yang hingga kini dikeluhkan hampir seluruh daerah.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” kata Rudy Mas’ud, Selasa (04/08/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat agar tidak mengganggu pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” ucapnya.
Rakor tersebut digelar untuk mendengarkan langsung kondisi yang dihadapi 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Dengan begitu, akan terbuka apa dampak pada postur APBD, termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai. (ra/hel)
