Satlinmas Tak Sekadar Jaga Kamtibmas, DPRD Kabupaten Malang Dorong Penguatan Mitigasi Bencana

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Ir HM Kholiq MAP memimpin rapat paripurna beberapa waktu lalu. (ist)

INDONESIAONLINE – Penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Malang. Lembaga legislatif tersebut mendorong pembentukan Satlinmas tangguh bencana untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Ir HM. Kholiq MAP menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas dan peran Satlinmas. Sebab, keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

Menurut Kholiq, penguatan Satlinmas harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Termasuk kawasan Kecamatan Karangploso yang memiliki karakteristik wilayah cukup dinamis dan membutuhkan kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun bencana.

Dia menjelaskan, tugas Satlinmas tidak semestinya hanya berkutat pada persoalan sosial dan ketertiban umum. Lebih dari itu, keberadaan mereka juga perlu diperkuat agar mampu merespons berbagai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti hujan berintensitas tinggi, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang.

“Karakter wilayah yang dinamis tersebut juga membutuhkan penguatan peran Satlinmas yang tidak hanya untuk mengantisipasi persoalan sosial dan ketertiban umum. Namun, juga ditujukan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti hujan dengan intensitas tinggi, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang,” beber legislator asal Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, tersebut.

Kholiq menilai, upaya membangun Satlinmas yang tangguh tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai sektor serta kolaborasi berkelanjutan agar pemberdayaan Satlinmas dapat berjalan optimal. “Penguatan Satlinmas melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan kunci terwujudnya Kabupaten Malang yang aman, tertib, tangguh bencana, hingga sejahtera,” ujarnya.

Politisi yang juga menakhodai Koperasi Unit Desa (KUD) Bantur serta aktif dalam kepengurusan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tingkat provinsi hingga nasional itu menambahkan, keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Stabilitas sosial yang terjaga, menurut dia, menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Satlinmas mempunyai posisi strategis sebagai penghubung antara upaya menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. “Sementara Satlinmas akan hadir tepat di titik temu sebagai penghubung antara keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan melalui peran perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Mereka adalah mata, telinga, sekaligus lengan pertama pemerintah daerah saat situasi darurat terjadi di lapangan,” imbuh wakil rakyat yang telah mengemban tugas di jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Malang sejak 2014 tersebut.

Meski mempunyai peran penting, Kholiq mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi. Tantangan tersebut meliputi belum meratanya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, serta minimnya dukungan insentif bagi anggota Satlinmas.

Karena itu, DPRD Kabupaten Malang mendorong penyusunan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan personel Satlinmas. Salah satunya melalui penyelenggaraan pelatihan kebencanaan secara rutin agar mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi darurat. “Kami tidak bisa membiarkan Satlinmas bekerja sendirian dengan peralatan seadanya di tengah kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat. Oleh karena itu, DPRD juga akan mendorong sejumlah penyusunan langkah strategis yang di antaranya berupa pelatihan kebencanaan rutin,” kata dia.

Pelaksanaan program penguatan tersebut nantinya perlu melibatkan koordinasi berbagai instansi terkait. Kholiq menyebut, sinergi antara pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) perlu ditingkatkan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan Satlinmas, baik dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat maupun mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

“DPRD akan terus mengawal agar ada pemerataan fasilitas dan dukungan anggaran yang proporsional bagi pemberdayaan Satlinmas berbasis desa,” pungkas tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana pertanian dan magister administrasi publik tersebut.

Sebagai informasi, masyaraka yang berkenaan menyimak sejumlah materi peraturan daerah (perda) hingga informasi produk hukum lainnya juga dapat mengakses melalui laman situs website: jdihdprd.malangkab.go.id. Selain itu, masyarakat bisa mengakses melalui JDIH DPRD Kabupaten Malang melalui media sosial Instagram, TikTok, Facebook hingga YouTube. (asl/hel)