Ratusan sopir angkot Malang menuntut evaluasi Trans Jatim dan menagih janji kesejahteraan yang pernah disampaikan Wali Kota Malang WAhyu Hidayat.
INDONESIAONLINE – Di tengah transformasi transportasi publik yang terus berkembang, nasib angkutan kota (angkot) di Kota Malang kembali menjadi sorotan. Ratusan sopir angkot yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari denyut mobilitas masyarakat kini mengaku semakin terdesak oleh perubahan sistem transportasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Keresahan itu disuarakan langsung oleh para pengemudi saat mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kamis (25/6/2026). Mereka tidak hanya meminta evaluasi terhadap operasional Trans Jatim, tetapi juga menagih janji Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan para sopir.
Bagi para pengemudi, persoalan yang mereka hadapi bukan semata-mata soal persaingan dengan moda transportasi baru. Di balik tuntutan tersebut tersimpan rasa kecewa karena merasa semakin kehilangan ruang hidup di tengah perubahan kebijakan transportasi perkotaan.
Dari Harapan Menjadi Kekecewaan
Perwakilan sopir angkot, Sonny Junaedi, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah sebenarnya masih berjalan. Namun, berbagai pertemuan yang dilakukan selama ini dinilai belum menghasilkan solusi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh para pengemudi.
“Kalau komunikasi dengan pemerintah tetap ada. Yang kami minta hanya satu, yaitu agar kami diperhatikan dan tidak semakin dipersempit ruang geraknya,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Menurut Sonny, para sopir tidak menolak perubahan maupun pengembangan layanan transportasi publik. Mereka hanya berharap pemerintah tetap memberikan ruang yang adil agar angkot dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.
Kekecewaan para sopir juga berangkat dari harapan yang sempat muncul ketika Wahyu Hidayat masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang hingga masa kampanye pemilihan kepala daerah. Saat itu, isu peningkatan kesejahteraan sopir angkot beberapa kali menjadi bagian dari pembahasan publik.
Harapan tersebut membuat banyak pengemudi optimistis bahwa pemerintah akan menghadirkan kebijakan yang mampu membantu keberlangsungan profesi mereka. Namun setelah pemerintahan berjalan, kondisi yang dirasakan di lapangan dinilai belum berubah secara signifikan.
Bahkan, sebagian sopir merasa situasi yang mereka hadapi justru semakin sulit dibandingkan sebelumnya. “Kalau mereka (pemerintah), memang sering menyampaikan berbagai hal, tapi ya namanya pemerintahan, pada akhirnya kondisinya masih seperti ini,” keluhnya meski dengan nada tinggi.
Terhimpit Transportasi Modern
Berkurangnya jumlah penumpang sebenarnya bukan persoalan baru bagi angkot di Kota Malang. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran transportasi berbasis aplikasi telah mengubah pola mobilitas masyarakat secara drastis.
Layanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses membuat sebagian masyarakat beralih dari angkot ke transportasi online. Kondisi tersebut secara perlahan mengurangi pendapatan para pengemudi.
Ketika para sopir masih berupaya beradaptasi dengan perubahan tersebut, hadirnya layanan Trans Jatim dinilai semakin memperberat persaingan.
Menurut para pengemudi, keberadaan bus antarkota itu menciptakan kompetisi yang tidak seimbang karena memiliki jaringan halte yang tersebar di jalur-jalur yang selama ini menjadi wilayah operasional angkot.
“Karena gini. Kami ini sebelum adanya Trans Jatim sudah berada pada posisi yang terhimpit dengan angkutan lainnya. Ditambah dengan adanya Trans Jatim, kami semakin tidak imbang dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Para sopir menilai jarak antarhalte yang relatif dekat membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan Trans Jatim dibandingkan menggunakan angkot. Akibatnya, jumlah penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka semakin berkurang.
“Halte-haltenya terlalu dekat. Terus bagaimana penumpang mau naik angkot? Sedangkan kami dengan jalur lain itu ada istilah transit, saling menghubungkan. Dengan adanya Trans Jatim yang memiliki banyak halte di jalur-jalur angkot, otomatis kami tidak imbang dalam melakukan pelayanan. Kami ini benar-benar terjepit,” tegasnya.
Kondisi tersebut menjadi alasan utama para sopir mendesak pemerintah untuk mengevaluasi koridor dan pola operasional Trans Jatim di wilayah Malang.
Usulan Terminal ke Terminal dan Nasib Angkot Pelajar
Dalam aksi tersebut, para sopir tidak hanya menyampaikan kritik. Mereka juga membawa sejumlah usulan yang dianggap dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan modernisasi transportasi dan keberlangsungan angkot.
Salah satu usulan utama adalah mengubah pola layanan Trans Jatim agar beroperasi dari terminal ke terminal. Dengan skema tersebut, para sopir berharap tidak terjadi tumpang tindih langsung dengan trayek angkot yang selama ini melayani kawasan permukiman dan jalur penghubung antarwilayah di dalam kota.
“Yang diminta teman-teman sebenarnya Trans Jatim itu beroperasi dari terminal ke terminal. Jadi angkot tetap bisa eksis dalam memberikan pelayanan sehari-hari,” ujarnya.
Selain itu, para pengemudi juga mempertanyakan kelanjutan program angkot pelajar yang sebelumnya pernah diwacanakan sebagai salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan angkutan kota.
Hingga saat ini, menurut mereka, belum ada kejelasan mengenai konsep maupun mekanisme implementasi program tersebut.
“Kalau masalah angkot pelajar, kami belum mendapatkan penjelasan yang riil. Jadi saya belum bisa menerangkan. Mekanismenya seperti apa, kami juga belum tahu sampai sekarang,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan perwakilan sopir, saat ini masih terdapat sekitar 1.000 armada angkot yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Khusus di Kota Malang, layanan angkot masih melayani masyarakat melalui 17 jalur yang menjangkau berbagai kawasan.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa angkot masih memiliki peran penting dalam sistem transportasi lokal, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan angkutan umum dengan tarif terjangkau.
Melalui aksi di Kantor Dishub Kota Malang, para sopir berharap pemerintah tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan transportasi modern dan keberlangsungan moda transportasi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan warga Kota Malang.
Bagi mereka, yang diperjuangkan bukan sekadar trayek, melainkan keberlangsungan mata pencaharian ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari angkutan kota (hs/dnv).
