INDONESIAONLINE-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Kepolisian Resort (Polres) Blitar meresmikan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Peresmian tersebut digelar di Pendapa Agung Ronggo Hadi Negoro, Selasa (30/8/2022). Satgas PPA Kabupaten Blitar dilaunching secara resmi oleh Bupati Blitar Rini Syarifah.

Kegiatan launching tersebut dihadiri oleh Kapolres Blitar AKBP Adhitia Panji Anom, Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar Herman Widodo, Kasdim 0808/Blitar, stakeholder, Kepala OPD  terkait di lingkungan Pemkab Blitar dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kabupaten Blitar.

Kapolres Blitar AKBP Adhitia Panji Anom mengatakan, tujuan dari dibentuknya Satgas PPA adalah sebagai wujud kepedulian dalam memberikan jaminan rasa aman dan nyaman serta memberikan edukasi bagi masyarakat dan mempercepat penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak.

Pembentukan Satgas PPA mengacu pada Surat Kapolda Jawa Timur No : STR/881/VII/PAM.3.3./2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak guna mencegah dan menangani maraknya kasus/aksi pencabulan di Wilayah Jawa Timur.

Kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Blitar juga mengalami peningkatan. Dipaparkan Adhitia, di tahun 2021 tercatat kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 43 kasus. Jumlah tersebut meningkat dimana pada tahun 2022 ini tercatat sudah ada 62 kasus.

“Satgas ini dibentuk dengan tujuan penanganan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Penanganan ini butuh kolaborasi. Dengan terbentuknya Satgas PPA inikita juga bersama-sama perkuat  penanganan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Blitar,” kata Adhitia.

Baca Juga  Karenina Maria Anderson Kena Kasus Narkoba, Polisi Amankan Ganja di Rumahnya

Dalam sambutanya, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan Satgas PPA ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan kepolisian dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bupati berharap terbentuknya Satgas PPA dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar.

“Satgas PPA ini mengajak masyarakat untuk maju bersama menentang terjadinya aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu saya mendorong nantinya Satgas PPA ini nantinya harus banyak turun ke wilayah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran HAM maupun pelanggaran perlindungan perempuan dan anak,” kata Mak Rini. Di Satgas PPA ini Bupati Rini Syarifah bertindak sebagai pengarah.

Di kesempatan ini Mak Rini juga berharap masyarakat berani menyampaikan kepada Satgas PPA apabila menjumpai pelanggaran. Disamping itu lanjut Mak Rini, Satgas PPA juga harus bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melanggar baik dari segi etika, aspek hukum dan sebagainya.

“Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Blitar tergolong tinggi. Untuk itu saya berharap, Satgas PPA ini bisa berkontribusi bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, sehingga dapat menekan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak,” tukas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.

Baca Juga  Peringati HLUN, Mak Rini Senam Sehat Bersama 4.000 Lansia di Blitar

Dilaunchingnya Satgas PPA juga menjadi motivasi dan energy baru bagi Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar, Herman Widodo optimis terbentuknya Satgas PPA ini akan berdampak terhadap optimalisasi penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar.

Herman juga menjelaskan, Satgas PPA beranggotakan lintas sektor dan lintas profesi diantaranya MUI, Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah.

“Kita akan saling bersinergi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Karena tentunya kita sadari bersama harkat dan martabat anak serta perempuan harus kita perjuangkan. Dan mereka harus merasa aman, nyaman dan tenteram,” kata Herman.

Senada dengan Bupati Blitar,  Herman juga menghimbau kepada korban kekerasan perempuan dan anak agar melapor ke Satgas PPA. Kekerasan terhadap perempuan dan anak disebut Herman ada beberapa. Diantaranya kekerasan psikis, kekerasan  fisik dan kekerasan seksual.

“Korban kekerasan bisa melapor ke Posko Satgas PPA. Poskonya tentunya sesuai dengan kewenanganya masing-masing. Kalau di Polres ada Unit PPA. Di tempat kami juga ada bidang PPA, juga ada P2TP2A, masyarakat bisa mengadu ke sana. Dan tentunya pengaduan sesuai dengan porsi masing-masing. Kalu bersifat tindakan penanganan ranahnya di polres. Kalau sifatnya perlindungan, rehab baik fisik maupun psikisnya bisa berhubungan dengan tim kami di Dinas PPKBP3A,” pungkas Herman.(Adv/Kmf)