Jejak piringan hitam Indonesia Raya membawa kita pada surat pemerintah 1957, penyerahan 1958, dan misteri keberadaan rekaman aslinya.
INDONESIAONLINE – Pada 9 Maret 2025, Kementerian Kebudayaan meluncurkan piringan hitam kompilasi yang memuat delapan versi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salah satu trek dalam rilisan tersebut diberi judul “Indonesia Raja 1928 (Solo Vocal W.R. Supratman)”, dengan kredit “Oleh Populair Orchest dbp. W.R. Supratman”.
Peluncuran itu menghadirkan kembali satu pertanyaan penting dalam sejarah musik Indonesia: dari mana sebenarnya audio tersebut berasal?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Jejak rekaman Indonesia Raya berkaitan dengan sebuah piringan hitam yang pernah diminta pemerintah pada 1957 dari Yo Kim Tjan (YKT), pemilik Toko Populair di Pasar Baru, Jakarta. Benda tersebut disebut sebagai rekaman lagu Indonesia Raya yang dibuat pada 1927.
Dokumen pemerintah memperlihatkan adanya permintaan terhadap piringan tersebut. Namun, keberadaan surat itu tidak otomatis membuktikan bahwa benda yang dimaksud telah diterima, disimpan, atau masih dapat ditemukan hingga sekarang.
Penelusuran arsip justru memperlihatkan sejumlah celah informasi. Ada perbedaan keterangan mengenai waktu penyerahan, status hak reproduksi, identitas label, hingga lokasi penyimpanan piringan. Rangkaian dokumen tersebut menjadi petunjuk penting untuk memahami bagaimana sebuah benda bersejarah bisa kehilangan jejak administratifnya.

Surat 1957 dan Persoalan Hak Cipta
Pada 2 Desember 1957, Djawatan Kebudajaan di bawah Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengirim surat bernomor 2725/S/57 kepada Yo Kim Tjan. Perihal surat itu adalah “Hak tjipta Indonesia Raya”.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah meminta YKT menyerahkan “sebuah piringan hitam lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ hatsil rekaman piringan hitam Tuan pada tahun 1927”. Piringan itu disebut sebagai “bahan utama” untuk menyelesaikan persoalan hak cipta lagu kebangsaan.
Nama Kusbini turut muncul dalam pembukaan surat. Pemerintah menyebut sedang menindaklanjuti pembicaraan antara Kusbini dan YKT. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara terperinci isi pembicaraan maupun hasil kesepakatan keduanya.
Ada satu hal yang perlu dibedakan: surat 1957 merupakan bukti adanya permintaan terhadap benda fisik, bukan berita acara penyerahan. Dokumen itu juga tidak menjelaskan apakah piringan telah diterima atau bagaimana mekanisme penyimpanannya setelah diserahkan.
Empat tahun sebelumnya, persoalan hak reproduksi lagu Indonesia Raya sudah dibicarakan melalui surat berbeda. Pada 11 November 1953, Djawatan Radio Republik Indonesia mengirim surat yang ditandatangani R. Maladi kepada YKT mengenai “pembikinan piring hitam Lagu Indonesia Raya”.
Surat tersebut merujuk pembicaraan pada 3 November 1953 tentang hak memperbanyak rekaman. Isinya menyinggung perubahan pada lagu dan syair yang dilakukan sebuah panitia, termasuk penggantian kata “mulia, mulia” menjadi “merdeka, merdeka”.
Dokumen itu juga mencatat kesediaan lisan YKT untuk menyerahkan hak reproduksi “lagu Indonesia Raya jang lama”. YKT meminta agar kesediaan tersebut dituangkan secara tertulis.
Karena itu, penyebutan surat 1953 sebagai surat penolakan perlu diperiksa kembali. Salinan yang ditelaah justru mencatat adanya kesediaan lisan, meskipun jawaban tertulis YKT belum ditemukan.
Perbedaan objek kedua surat tersebut juga penting. Dokumen 1953 membahas hak memperbanyak rekaman, sedangkan surat 1957 meminta piringan hitam secara fisik. Hak reproduksi tidak sama dengan kepemilikan atau penguasaan benda asli.
Keterangan lebih lanjut muncul dalam brosur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang naskahnya bertanggal 7 Desember 1972. Brosur tersebut menyebut YKT menyerahkan piringan kepada pemerintah pada Juli 1958.
Brosur itu juga memuat keterangan Kusbini bahwa Soepratman telah menyerahkan hak pembuatan piringan hitam dan hak dagang lagu Indonesia Raya kepada Toko Populair milik YKT. Rekaman disebut dibuat dengan rencana pencetakan piringan di luar negeri. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena adanya larangan pemerintah kolonial.
YKT dikisahkan hanya membawa pulang satu salinan. Pada halaman 62, brosur menyebut Jawatan Kebudayaan memperoleh hak pembuatan piringan hitam dari YKT pada 1958. YKT juga disebut menyerahkan “satu-satunya piringan-hitam berisi rekaman INDONESIA RAYA yang asli” kepada pemerintah.
Brosur tersebut turut memuat transkripsi rekaman berdasarkan keterangan “Kusbini 1972”. Di dalamnya tercatat birama 6/8, tempo “Tempo di marcia”, dan refrein “Moelia”.
Namun, transkripsi musik bukanlah rekaman suara. Dokumen tersebut tidak menerangkan secara pasti piringan mana yang menjadi sumber transkripsi ataupun di mana benda itu disimpan. Identitas penyanyi dan pemain musik dalam rekaman juga masih membutuhkan pembuktian melalui sumber audio yang dapat diverifikasi.

Label yang Ditempel Belakangan dan Jejak yang Terputus
Petunjuk lain terdapat pada foto label piringan yang dimuat dalam brosur pemerintah. Keterangan gambar menyebutnya sebagai label “satu-satunya piringan-hitam, mengenai rekaman INDONESIA RAYA asli, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari tangan Yo Kim Tjan”.
Akan tetapi, brosur pada halaman sebelumnya memberikan catatan penting. Tulisan pada label dibuat kemudian oleh Kusbini dan YKT. Kusbini mencatat keterangan birama serta tahun 1927/1928, sementara YKT menuliskan nomor 3461, judul Indonesia Raya, nama W.R. Soepratman, dan tanda tangan.
Brosur itu secara tegas menyebut label tersebut “bukan merupakan label autentik akan tetapi yang ditempelkan kemudian”.
Dengan demikian, angka 1927/1928 pada label tidak dapat langsung diperlakukan sebagai catatan asli dari masa perekaman. Keterangan itu merupakan anotasi belakangan yang masih membutuhkan dukungan sumber lain.
Foto label juga memperlihatkan cap alamat toko yang sebagian tertutup goresan. Bagian yang terlihat berakhir dengan tulisan “-akarta”. Jika huruf awalnya adalah “Dj”, tulisan tersebut dapat dibaca sebagai Djakarta, ejaan yang digunakan pada periode 1957–1958. Namun, petunjuk visual ini belum cukup untuk memastikan kapan cap tersebut dibubuhkan.
Foto yang sama kemudian diunggah akun Instagram @madilog_team pada 11 September 2021. Keterangan unggahan menyebut foto sebagai koleksi Jaap Erkelens, arisparis KITLV, serta mencantumkan “FOTO via Ir Bambang Eryudhawan”.
Adapun keterangan bahwa piringan tersebut direkam oleh Yo Kim Tjan dan dijual di Toko Populair, Passer Baroe, Batavia, merupakan informasi dari pengunggah, bukan tulisan yang terbaca pada label.
Penelusuran juga perlu membedakan beberapa cakram yang kerap muncul dalam pembahasan sejarah Indonesia Raya. Pertama, cakram Indonesia Raja yang dimainkan Populair Orchest dan tercatat dalam koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Kedua, cakram keroncong yang menurut cucu YKT masih disimpan keluarga pada 2020. Ketiga, piringan yang diminta pemerintah melalui surat pada 1957.
Ketiga benda tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu objek yang sama tanpa pembuktian melalui nomor matriks, label, karakteristik fisik, atau riwayat penyimpanan.
Petunjuk mengenai keberadaan piringan juga muncul dalam majalah Star Weekly Nomor 659, 16 Agustus 1958. Majalah itu menyebut piringan telah disimpan YKT selama hampir 30 tahun sebelum diserahkan kepada pemerintah melalui Djawatan Kebudajaan.
Namun, laporan tersebut justru menuliskan kalimat: “Entah dimana piringan hitam jang bersedjarah itu kini disimpan.”
Gedung Proklamasi atau Museum Perdjuangan di Bogor disebut sebagai kemungkinan tempat penyimpanan. Keterangan itu bukan konfirmasi bahwa piringan benar-benar berada di salah satu lokasi tersebut.
Ada pula perbedaan mengenai waktu penyerahan. Star Weekly menyebut piringan diserahkan pada penghujung tahun sebelumnya, yang berarti akhir 1957. Sebaliknya, brosur pemerintah menyebut Juli 1958 dan merujuk surat ucapan terima kasih tertanggal 25 Juli 1958 yang menyatakan benda tersebut telah diterima.
Jika surat yang dikutip Star Weekly memang dokumen yang sama dengan surat 25 Juli 1958, ada kemungkinan penyerahan berlangsung pada akhir 1957, sedangkan surat resmi penerimaan atau ucapan terima kasih diterbitkan beberapa bulan kemudian. Namun, urutan tersebut masih berupa hipotesis karena dokumen yang memastikan tanggal penyerahan fisik belum ditemukan.
Pada 1985, Soebagijo I.N. menulis bahwa Kusbini meneruskan piringan tersebut kepada Joedakusumah, Kepala Jawatan Kebudayaan. Ia juga menyebut upaya pencarian di museum di Bogor tidak membuahkan hasil.
Catatan itu memperlihatkan bahwa persoalan keberadaan piringan telah menjadi perhatian sejak beberapa dekade lalu. Namun, keterangan tersebut belum menggantikan kebutuhan akan inventaris resmi dan dokumen rantai penyimpanan.
Pertanyaan mengenai sumber audio kembali mengemuka setelah Kementerian Kebudayaan menerbitkan kompilasi delapan versi Indonesia Raya pada 2025. Rilisan tersebut mencantumkan tahun 1928, sedangkan surat pemerintah pada 1957 menyebut rekaman tahun 1927.
Perbedaan tahun itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa audio yang diterbitkan keliru. Sampul rilisan mencantumkan dua trek bertahun 1928 dengan kredit yang sama, yakni “First Recorded National Anthem” dan “Solo Vocal W.R. Supratman”. Namun, tidak dijelaskan apakah keduanya bersumber dari satu piringan atau dua benda berbeda.
Di sinilah persoalan utama belum terjawab: apakah audio dalam rilisan 2025 berasal dari piringan yang diminta pemerintah pada 1957, salinan yang dibuat kemudian, atau rekaman lain?
Untuk menjawabnya, diperlukan informasi mengenai benda sumber, nomor matriks, foto label yang dapat diverifikasi, serta riwayat alih media dari piringan ke format audio digital.
Dokumen yang tersedia sejauh ini belum memastikan lokasi penyimpanan piringan asli maupun rantai penguasaannya. Pemerintah perlu membuka inventaris dan arsip terkait, menjelaskan hasil penelusuran di lokasi yang pernah disebut, serta mengungkap sumber fisik rekaman yang dipublikasikan pada 2025.
Sebab, sejarah sebuah lagu kebangsaan bukan hanya tersimpan dalam lirik dan notasi musik. Ia juga melekat pada benda, rekaman, dokumen, dan orang-orang yang pernah menjaganya.
Seperti ditulis Soebagijo (1985): “Ternyata benda bersejarah yang ada kaitannya dengan kehidupan pergerakan nasional bangsa Indonesia, lenyap begitu saja. Hilang tak tentu rimbanya dan tak ada seorang jua pun yang berani menyatakan bertanggung jawab.”







