YouTube Tutup 19.372 Kanal, Dugaan Operasi Buzzer Jadi Sorotan

Ilustrasi operasi buzzer domestik dan manipulasi opini publik di ruang media sosial yang marak terjadi (io)

YouTube menutup 19.372 kanal pada kuartal III-2026. Lonjakan ini memunculkan dugaan operasi buzzer domestik dan manipulasi opini publik.

INDONESIAONLINE – Penutupan ribuan kanal YouTube sepanjang Juli hingga September 2026 membuka persoalan baru mengenai kondisi ruang digital Indonesia. Di balik angka penghapusan yang mencapai 19.372 kanal, muncul dugaan bahwa platform berbagi video tersebut menjadi salah satu arena operasi pengaruh terkoordinasi untuk membentuk opini publik dan menyerang suara kritis terhadap pemerintah.

Data dalam buletin keamanan Google menunjukkan penindakan berlangsung dalam tiga gelombang. Pada Juli 2026, sebanyak 6.888 kanal dihapus. Angkanya meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, sebelum kembali turun menjadi 2.350 kanal pada September.

Kanal-kanal tersebut dinyatakan terlibat dalam coordinated influence operations, yakni aktivitas yang dilakukan sejumlah akun secara terorganisasi untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Operasi semacam ini tidak hanya mengandalkan penyebaran narasi tertentu, tetapi juga dapat menggunakan jaringan kanal untuk menciptakan kesan bahwa sebuah pandangan memperoleh dukungan luas.

Dalam kasus yang diungkap Google, sebagian kanal diketahui menyebarkan pesan yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang menyampaikan kritik. Pola tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa aktor di balik jaringan itu, bagaimana mekanisme kerjanya, dan sejauh mana operasi tersebut memengaruhi percakapan publik.

Skala penindakan pada kuartal ketiga juga terlihat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, Google mencatat penutupan 193 kanal YouTube dan 37 blog Blogger yang berkaitan dengan manipulasi informasi di Indonesia. Jumlah kanal yang ditindak kemudian meningkat menjadi 4.455 sepanjang 2025.

Lonjakan hingga puluhan ribu kanal pada 2026 menunjukkan perubahan skala yang mencolok. Namun, besarnya angka penghapusan tidak serta-merta menjelaskan siapa yang mengendalikan jaringan tersebut atau membuktikan keterlibatan langsung lembaga pemerintah.

Dugaan Manipulasi Informasi dari Dalam Negeri

Pendiri Center of AI and Tech Innovation for Democracy (PIKAT), Damar Juniarto, melihat peningkatan penindakan tersebut sebagai indikasi menguatnya Domestic Information Manipulation Interference (DIMI). Istilah ini merujuk pada manipulasi informasi yang digerakkan aktor domestik, mulai dari kelompok politik hingga kepentingan ekonomi yang berusaha memengaruhi ruang publik.

“Lonjakan drastis ini memperlihatkan bahwa DIMI di Indonesia semakin marak dan secara agresif menyasar platform berbagi video. Perubahan ini sangat didorong oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini lebih menyukai format video ketimbang membaca teks panjang,” kata Damar, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Menurut Damar, operasi manipulasi informasi memiliki karakter berbeda di setiap negara. Jika Foreign Information Manipulation Interference (FIMI) berkaitan dengan campur tangan aktor asing, DIMI berakar pada kepentingan politik dan ekonomi dari dalam negeri.

Di Indonesia, operasi semacam itu dapat memanfaatkan isu lokal, sentimen keagamaan, serta polarisasi elektoral. Narasi yang dibangun kemudian diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu atau mempertahankan kepentingan kekuasaan.

“Aktor domestik membonceng isu-isu lokal, sentimen keagamaan, atau polarisasi elektoral yang diorkestrasi demi kepentingan kekuasaan jangka pendek maupun perlindungan kelompok oligarki,” jelas Damar.

Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan situasi politik sepanjang 2026, terutama ketika sejumlah program strategis pemerintah menjadi perhatian publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Sekolah Rakyat menghadapi beragam tanggapan, termasuk kritik dan demonstrasi.

Dalam situasi seperti itu, jaringan penyebar informasi terkoordinasi diduga dapat digunakan untuk memperkuat citra kebijakan sekaligus membangun tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

“Berdasarkan pengamatan kami, orkestrasi isu yang dikomandani oleh institusi komunikasi pemerintah maupun aktor politik pendukungnya sangat intensif mempromosikan program-program unggulan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP, hingga Sekolah Rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menyoroti lonjakan penindakan dari perspektif keamanan siber. Ia membandingkan 19.372 kanal yang ditutup pada kuartal III dengan 3.598 kanal pada kuartal I dan 840 kanal pada kuartal II-2026.

“Lonjakan ini tidak bisa semata-mata dianggap sebagai keberhasilan algoritma Google dalam mendeteksi pelanggaran. Ada kemungkinan peningkatan kemampuan investigasi platform, akumulasi hasil pemantauan sebelumnya, sekaligus eskalasi aktivitas jaringan pendengung (buzzer) di lapangan,” ungkap Pratama saat dihubungi Tirto.

Pratama menjelaskan, identifikasi operasi terkoordinasi tidak hanya dilakukan dengan memeriksa isi unggahan. Google melalui Threat Analysis Group dan tim Trust & Safety dapat menelusuri pola perilaku jaringan yang menghubungkan sejumlah kanal.

“Kesamaan waktu unggahan, pola distribusi pesan, kemiripan materi, infrastruktur teknis, serta hubungan antarkanal dapat digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang beroperasi secara terkoordinasi,” kata dia.

YouTube menjadi salah satu ruang penting dalam pembentukan opini karena video menawarkan pendekatan komunikasi yang berbeda dari unggahan teks. Format siniar, berita, video pendek, hingga kanal analisis memungkinkan pesan yang sama dikemas berulang kali dengan pendekatan visual dan emosional.

“YouTube menjadi medan penting karena konten video memiliki kemampuan membangun persepsi secara lebih persuasif dibandingkan pesan singkat. Melalui siniar (podcast), berita, video pendek, dan kanal analisis, suatu narasi dapat dikemas berulang kali sehingga menciptakan kesan seolah-olah memperoleh dukungan luas dari masyarakat,” tutur Pratama.

Ia juga mencatat penindakan tertinggi terjadi pada Agustus 2026, bertepatan dengan periode meningkatnya tekanan publik dan demonstrasi. Meski demikian, kesamaan waktu tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara peristiwa politik dan seluruh kanal yang ditutup.

Manipulasi Opini dan Ancaman bagi Demokrasi

Penutupan ribuan kanal dapat mengurangi aktivitas jaringan yang melanggar kebijakan platform. Namun, langkah tersebut belum tentu menyelesaikan persoalan manipulasi informasi secara menyeluruh.

Pratama mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan hanya penyebaran informasi palsu yang dapat diperiksa melalui mekanisme cek fakta. Masalah yang lebih mendasar adalah rusaknya kepercayaan publik ketika masyarakat kesulitan membedakan dukungan organik dengan opini yang sengaja diproduksi secara terkoordinasi.

Dalam kondisi tersebut, ruang digital berisiko kehilangan fungsinya sebagai tempat pertukaran gagasan. Percakapan publik dapat berubah menjadi arena persaingan narasi, ketika dukungan terhadap kebijakan dibuat seolah-olah datang dari banyak warga, sementara kritik justru dihadapkan pada serangan terorganisasi.

Kendati demikian, penutupan kanal tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh jaringan tersebut dikendalikan pemerintah atau lembaga resmi negara. Keterlibatan aktor politik, agensi komunikasi, perantara, maupun kelompok pendengung masih memerlukan pembuktian melalui investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, transparansi platform menjadi salah satu kebutuhan penting. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai karakter pelanggaran, pola jaringan yang ditemukan, serta dasar penindakan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap data dan metode investigasi.

“Penanganannya tidak cukup dilakukan melalui penutupan akun. Transparansi platform, pengawasan terhadap praktik manipulasi opini, penguatan literasi digital, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus menjadi bagian dari strategi,” tegas Pratama.

Persoalan ini juga memperlihatkan bahwa menjaga kesehatan demokrasi digital tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan teknologi. Pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, media, dan pengguna internet memiliki peran dalam memastikan ruang publik tidak dikuasai oleh manipulasi yang sulit dikenali.

Angka 19.372 kanal yang ditutup Google menjadi peringatan mengenai besarnya tantangan tersebut. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat bukan hanya membutuhkan perlindungan dari hoaks, tetapi juga ruang digital yang memungkinkan kritik dan dukungan politik berkembang secara wajar, tanpa rekayasa dukungan semu maupun intimidasi terhadap perbedaan pendapat.