Antrean BBM di Jember mencapai lebih dari satu jam. Pemkab memberlakukan WFH bagi ASN pada 16 dan 19 Oktober untuk mengurangi mobilitas.
INDONESIAONLINE – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026).
Kebijakan tersebut diambil ketika warga harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite. Antrean kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga truk boks terlihat memanjang sampai ke bahu jalan di sejumlah SPBU.
Kawasan Jalan Ahmad Yani, Kaliwates, Mangli, dan Mastrip menjadi beberapa titik yang dilaporkan mengalami kepadatan. Waktu tunggu pengisian bahan bakar disebut mencapai sekitar 30 menit hingga lebih dari satu jam.
Situasi ini memperlihatkan bahwa gangguan distribusi energi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas harian masyarakat. Pengendara harus menyediakan waktu tambahan untuk mengisi bahan bakar, sedangkan pelaku usaha yang bergantung pada kendaraan menghadapi risiko keterlambatan perjalanan dan pengiriman barang.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah meskipun distribusi BBM merupakan kewenangan Pertamina.
“Kami memahami keresahan masyarakat terkait antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember. Meski distribusi BBM merupakan kewenangan Pertamina, Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat menghadapi kesulitan,” ujar Fawait, Kamis (15/10/2026) malam.
Ia menjelaskan kebijakan WFH diterapkan untuk membantu mengurangi mobilitas kendaraan dan mengurai antrean. Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan.
“Kami mengambil kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN pada Jumat, 16 Oktober 2026 dan Senin, 19 Oktober 2026, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Pemkab Jember juga melanjutkan koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait agar distribusi BBM kembali normal. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak panik maupun membeli bahan bakar secara berlebihan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan pembelian berlebihan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.
Pertamina Sebut Pasokan Tetap Terjaga
Di tengah antrean yang terjadi di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan pasokan BBM untuk Kabupaten Jember tetap aman. Perusahaan menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi berkaitan dengan penyesuaian pola distribusi, bukan pengurangan volume pengiriman.
Dinamika geopolitik internasional disebut memengaruhi rantai pasok energi, termasuk penjadwalan kedatangan kapal tanker pengangkut BBM. Penyesuaian jadwal tersebut membuat pola penyaluran ke sejumlah wilayah perlu diatur kembali.
Penjelasan itu sejalan dengan keterangan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, pada 12 Oktober 2026. Pertamina menyatakan pemantauan pasokan dan pelayanan SPBU terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan operasional, serta kondisi distribusi di lapangan.
Data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Jember pada 15 Oktober 2026 juga memberikan gambaran mengenai pasokan Pertalite di wilayah tersebut. Pada Selasa (13/10/2026), suplai Pertalite tercatat mencapai 600 kiloliter, sementara kebutuhan harian sebesar 570 kiloliter. Artinya, suplai pada hari tersebut tercatat 30 kiloliter lebih tinggi daripada kebutuhan yang dilaporkan.
Angka itu menjadi indikasi bahwa pasokan yang diterima pada hari tersebut melampaui kebutuhan harian. Namun, data satu hari tidak serta-merta menggambarkan kondisi persediaan di setiap SPBU atau menjamin distribusi selalu lancar pada hari berikutnya.
Ketersediaan BBM di tingkat wilayah dan kelancaran penyaluran di setiap titik penjualan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Ketika jadwal pengiriman berubah atau penyaluran ke SPBU tidak berlangsung sesuai kebutuhan setempat, antrean masih dapat terjadi meskipun pasokan regional dinyatakan mencukupi.
Karena itu, pemulihan kondisi membutuhkan pemantauan yang tidak hanya berfokus pada volume BBM yang dikirim, tetapi juga ketepatan waktu distribusi, pemerataan pasokan antar-SPBU, dan kecepatan pelayanan kepada konsumen.
WFH Jadi Langkah Sementara, Layanan Publik tetap Berjalan
Kebijakan WFH yang diterapkan Pemkab Jember merupakan upaya mengurangi perjalanan yang berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Dengan berkurangnya mobilitas sebagian ASN, pemerintah berharap kepadatan kendaraan di jalan dan tekanan terhadap permintaan BBM dapat ditekan.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada pelaksanaannya dan perkembangan distribusi di lapangan. WFH tidak secara langsung menambah persediaan BBM maupun mempercepat kedatangan kapal tanker. Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai langkah sementara untuk membantu mengurangi mobilitas selama antrean masih terjadi.
Pelaksanaan WFH juga perlu dibedakan dari penghentian pelayanan pemerintahan. Unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat harus tetap menjalankan tugas sesuai pengaturan masing-masing. Administrasi yang membutuhkan kehadiran fisik, pelayanan kesehatan, penanganan kedaruratan, dan layanan esensial lainnya tetap memerlukan pengaturan operasional yang memadai.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan Pemkab Jember pernah menerapkan pembelajaran jarak jauh dan WFH pada September 2026 sebagai respons terhadap antrean BBM. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan mobilitas selama distribusi belum kembali normal.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada kecepatan pemulihan pelayanan SPBU. Koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pihak terkait menjadi penting untuk memastikan kendaraan tidak terus mengantre dalam waktu panjang.
Bagi masyarakat, kepastian informasi mengenai pasokan dan kondisi pelayanan juga diperlukan agar aktivitas sehari-hari dapat direncanakan dengan lebih baik. Informasi yang akurat dapat membantu meredam kekhawatiran sekaligus mencegah pembelian berlebihan yang berpotensi memperpanjang antrean.
Pada akhirnya, penyelesaian persoalan BBM di Jember tidak cukup hanya mengandalkan pengurangan mobilitas. Kelancaran jadwal pengiriman dan distribusi hingga ke SPBU harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
