INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran finansial sekaligus melindungi warga dari risiko penipuan dan praktik keuangan ilegal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan serta menghindari berbagai risiko yang merugikan.
Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni dalam momentum Bulan Inklusi Keuangan, Senin (26/10/2026). Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal,” tandasnya.
Perkuat Ekonomi Keluarga dan UMKM
Sri Wahyuni menjelaskan, literasi keuangan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, pemahaman finansial yang baik dapat membantu masyarakat mengatur pendapatan, menentukan prioritas kebutuhan, serta mengambil keputusan keuangan secara tepat. Selain itu, akses terhadap layanan keuangan formal dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif.
“Ketika masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang baik, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, mengelola pendapatan, serta memanfaatkan layanan keuangan untuk kegiatan yang produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar edukasi keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah pelosok.
Menurut Sri Wahyuni, kolaborasi yang berkesinambungan akan membantu memperluas pemerataan akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. “Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” imbuhnya.
Melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan, Pemprov Kaltim berharap kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan semakin meningkat. Masyarakat juga diharapkan lebih cermat dalam memilih produk keuangan, memanfaatkan layanan formal, serta mengenali potensi penipuan dan aktivitas keuangan ilegal demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (ra/hel)
