INDONESOAONLINE –Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan mengkritik kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dalam dua masa baktinya tidak mampu menekan angka pengangguran.
Padahal, lanjutnya, pemerintahan Jokowi menjadi aktor utama dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bersama DPR.
Anies kemudian membandingkan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai lebih mampu mengurangi pengangguran meski tanpa menggunakan UU Ciptaker.
“Kita tahu ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, namun data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang, kalaupun dibandingkan dengan statistik pada era kepemimpinan Tuan SBY. Pada era kepemimpinan Tuan SBY, pengangguran turun sebesar 5,3. persen, di era Pak Jokowi hanya turun 0,73 persen,” kata Anies dalam acara “Memanfaatkan Anies untuk Buruh dan Ojol” di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1).
Anies menilai data tersebut menunjukkan tujuan pengesahan UU Cipta Kerja dalam membuka lapangan kerja belum berhasil.
Artinya ada indikator yang menunjukkan upaya penciptaan lapangan kerja tidak terjadi dengan aturan seperti ini, jelasnya.
Lebih lanjut, Anies mengaku tak setuju dengan aturan yang tidak memberikan pesangon secara penuh kepada pekerja yang terkena PHK.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan hak-hak kelas pekerja terpenuhi dan tidak diabaikan.
“Kami tidak bisa menerima jika pemenuhan hak pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak diberikan sepenuhnya. Ini adalah hak yang menurut kami harus dipastikan dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan hak-hak tersebut tetap dipertahankan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Anies berjanji akan melakukan review terhadap UU Ciptaker jika terpilih menjadi presiden pada 2024.(Red/yak)