Pertukaran naratif Prabowo dan PDI-P di Paripurna DPR. Di balik diksi “pilu” dan “terima kasih”, tersimpan mekanisme check and balances yang justru diperkuat oleh retorika personal.

INDONESIAONLINE – Ruang rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) sore itu berubah menjadi panggung duel naratif yang jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia kontemporer. Bukan duel sengit penuh caci-maki, melainkan pertukaran diksi yang subtil: antara “pilu” dan “terima kasih” dari seorang presiden, berhadap dengan “marwah” dan “check and balances” dari partai oposisi.

Di tengah dominasi koalisi besar pemerintah, momen ini justru menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk suara-suara alternatif—meski dibungkus dalam retorika yang hampir puitik.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), membuka kartu emosinya di hadapan anggota dewan.

“Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDI-P ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.

Kalimat itu bukan sekadar kelakar. Ia adalah pengakuan langka dari seorang kepala negara yang tengah memimpin kabinet gemuk dengan dukungan mayoritas parlemen. Di hadapan PDI Perjuangan—satu-satunya partai yang konsisten berada di luar pemerintahan—Prabowo memilih untuk merendahkan diri, bukan meninggikan tembok.

Namun, respons dari kubu PDI-P tidak kalah menarik untuk dibedah. Alih-alih terlena oleh pujian, para politisi partai berlambang banteng itu justru menegaskan kembali posisi ideologis mereka sebagai kekuatan penyeimbang.

Fungsi Politik yang Dipertaruhkan

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, merespons ucapan Presiden dengan nada tenang namun tegas. “Ya terima kasih Bapak Presiden memberikan pujian dan memang seharusnya PDI Perjuangan ada di luar dan kita selama ini juga menjalankan fungsi sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memberikan kritik-kritik positif,” ujar Andreas.

Pernyataan ini mengandung dua lapis makna. Pertama, penerimaan terhadap apresiasi Presiden sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi oposisi. Kedua, penegasan bahwa posisi di luar pemerintahan bukanlah “kecelakaan politik,” melainkan pilihan sadar yang diambil partai.

Andreas menambahkan, kritik yang disampaikan PDI-P bertujuan memberi second opinion kepada pemerintah—sebuah mekanisme koreksi yang justru memperkuat kualitas kebijakan publik. “Dalam arti tentu untuk memberikan pandangan-pandangan second opinion pada pemerintah untuk memperbaiki situasi yang ada,” katanya.

Senada dengan Andreas, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima melontarkan argumen yang lebih struktural. Ia menyebut kritik partainya sebagai “marwah” yang diterjemahkan dalam kerangka check and balances.

“Yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya marwah PDI Perjuangan adalah kata lain kritis di dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah. Tetapi dengan cara yang benar,” ujar Aria.

Aria memerinci tiga pijakan kritik partainya: benar menurut konstitusi, benar menurut ideologi Pancasila, dan benar untuk kepentingan rakyat. Formula ini menjadi semacam doktrin yang membedakan oposisi ideologis dari sekadar oposisi reaksioner.

Membedah Diksi “Pilu”: Strategi atau Ketulusan?

Prabowo menggunakan diksi “pilu”—kata yang jarang terdengar dari mulut seorang presiden, apalagi mantan jenderal yang dikenal dengan citra tegas. Kata ini memiliki bobot emosional yang kuat.

Ia tidak mengatakan “kesal,” “marah,” atau “terganggu.” Ia memilih “pilu”—sebuah kata yang merujuk pada perasaan sedih mendalam, hampir seperti luka batin.

Dalam tradisi retorika politik Jawa, “pilu” adalah kata yang kerap digunakan untuk menunjukkan ketulusan hati sekaligus membangun jembatan emosional dengan lawan bicara. Prabowo, yang menghabiskan masa kecilnya di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki kedekatan kultural dengan tradisi Jawa melalui keluarga besarnya, tampaknya memahami kekuatan kata ini.

Namun, apakah ini sekadar strategi komunikasi politik? Atau ada ketulusan yang lebih dalam?

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan konfirmasi yang memperkuat tafsir kedua. Menurut Dasco, ucapan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna DPR RI itu disampaikan dari hati terdalamnya sebagai presiden sekaligus ketua umum Gerindra.

“Itu adalah ungkapan yang tulus,” ujar Dasco.

Dasco juga menyebut bahwa apresiasi terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan partainya karena memilih berada di luar pemerintahan merupakan bentuk penghargaan terhadap komitmen menjaga demokrasi.

Sejarah Check and Balances PDI-P: Bukan Kali Ini Saja

Sikap PDI-P sebagai partai di luar pemerintahan bukanlah fenomena baru. Aria Bima mengingatkan bahwa partainya pernah dua kali berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tradisi ini, menurutnya, penting untuk memastikan parlemen tidak berubah menjadi “stempel” bagi eksekutif.

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan partai oposisi yang kuat adalah salah satu indikator kesehatan demokrasi. Giovanni Sartori, dalam karya klasiknya Parties and Party Systems, menekankan bahwa oposisi yang terlembaga berfungsi sebagai “pemerintah alternatif” yang siap menggantikan kekuasaan secara damai melalui mekanisme elektoral. Tanpa oposisi yang kredibel, sistem politik cenderung mengalami defisit akuntabilitas.

Konteks inilah yang membuat pidato Prabowo menjadi signifikan. Di era di mana banyak negara mengalami kemunduran demokrasi akibat kooptasi total kekuatan politik oleh eksekutif, pengakuan Presiden terhadap pentingnya check and balances adalah sinyal positif.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara,” ujar Prabowo.

Salah satu frasa paling menarik dari pidato Prabowo adalah penyebutan bahwa PDI-P “berkorban” dengan memilih berada di luar pemerintahan. Kata “berkorban” ini sarat makna. Ia mengimplikasikan bahwa menjadi oposisi di Indonesia memerlukan pengorbanan—entah itu akses terhadap sumber daya kekuasaan, peluang bisnis politik, atau sekadar kenyamanan psikologis.

Prabowo tampaknya memahami realitas politik Indonesia, di mana menjadi bagian dari koalisi pemerintah sering kali lebih menguntungkan secara material dan akses kekuasaan. Dengan menyebut posisi PDI-P sebagai “pengorbanan,” ia secara implisit mengakui bahwa sistem politik Indonesia masih belum sepenuhnya ramah terhadap oposisi.

PDI-P sendiri, melalui Andreas Hugo Pareira, menyambut pengakuan ini dengan proporsional. “Bahwa kritik-kritik itu tentu maksudnya baik dan selama ini itu yang kami lakukan,” ujarnya.

Panggung Paripurna: Lebih dari Sekadar Pidato Ekonomi

Menarik untuk dicatat bahwa pidato emosional Prabowo ini terjadi dalam forum yang secara teknis bukan untuk pertukaran politik: rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Andreas Hugo Pareira sebelumnya menyebut kehadiran langsung Presiden dalam forum ini sebagai “situasi khusus” yang mengejutkan, karena biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Konteks ini memperkuat dugaan bahwa Prabowo sengaja menggunakan forum tersebut untuk membangun jembatan politik dengan PDI-P. Di tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu dan tekanan terhadap rupiah, pidato Presiden berfungsi ganda: menyampaikan arah kebijakan fiskal sekaligus meredakan tensi politik melalui pengakuan terhadap peran oposisi.

Episode “pilu” dan “terima kasih” di Senayan ini mungkin tidak akan mengubah peta koalisi secara drastis. PDI-P tetap berada di luar pemerintahan. Prabowo tetap memimpin dengan dukungan mayoritas parlemen. Namun, pertukaran naratif ini penting sebagai penanda bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki mekanisme koreksi diri.

Dalam sistem politik yang sehat, kritik bukanlah ancaman melainkan hadiah. Prabowo tampaknya mulai memahami ini. Dan PDI-P, dengan segala keterbatasannya sebagai oposisi tunggal, terus memainkan peran yang diamanatkan konstitusi: mengawasi, mengingatkan, dan—saat diperlukan—menyelamatkan.

Seperti pepatah yang dikutip Prabowo sendiri di akhir pidatonya: “Kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita”.

Di sinilah letak paradoks indah demokrasi: mereka yang paling keras mengkritik, bisa jadi adalah mereka yang paling tulus menyelamatkan.