Aksi mahasiswa menolak program MBG dan KDMP di Blitar memanas setelah seorang peserta aksi diamankan polisi, memicu ketegangan di DPRD.

INDONESIAONLINE – Gelombang kritik terhadap sejumlah program pemerintah kembali bergema di daerah. Di Kabupaten Blitar, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Blitar Raya turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai tuntutan politik dan sosial. Namun aksi yang awalnya berlangsung damai berubah tegang setelah seorang mahasiswa diamankan aparat kepolisian di tengah demonstrasi.

Peristiwa tersebut terjadi saat massa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026). Ketegangan sempat memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

Demonstrasi itu membawa sejumlah isu nasional dan daerah, termasuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ketegangan Dipicu Penangkapan Mahasiswa

Situasi mulai memanas ketika aparat kepolisian mengamankan seorang peserta aksi bernama Wisnu Eka. Mahasiswa yang diketahui merupakan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar tersebut diduga terlibat dalam insiden saat polisi berupaya memadamkan ban yang dibakar massa demonstran.

Berdasarkan informasi yang berkembang di lokasi, Wisnu diduga merebut tabung alat pemadam api yang digunakan petugas untuk memadamkan kobaran api di tengah aksi.

Tindakan aparat yang menyeret mahasiswa tersebut ke dalam area Kantor DPRD langsung memicu reaksi keras dari peserta aksi lainnya. Massa yang sebelumnya bertahan di luar pagar kemudian bergerak mendekati gerbang utama kantor dewan.

Puluhan polisi yang berjaga di pintu masuk berupaya menahan laju mahasiswa yang ingin masuk ke dalam kompleks DPRD. Dalam situasi tersebut, aksi saling dorong tidak dapat dihindari. Suasana semakin panas ketika para demonstran meneriakkan tuntutan agar rekan mereka segera dibebaskan.

“Saya minta sekarang juga lepaskan teman kami,” teriak orator tersebut melalui pengeras suara.

Seruan tersebut berulang kali disampaikan dari atas mobil komando. Massa yang emosi terus mendesak aparat untuk memberikan penjelasan terkait alasan pengamanan terhadap salah satu peserta aksi.

Di tengah situasi yang semakin memanas, sejumlah aparat berpakaian sipil terlihat bersitegang dengan mahasiswa yang berusaha mendekati area dalam Kantor DPRD. Ketegangan berlangsung selama beberapa menit dan menjadi puncak konflik dalam demonstrasi tersebut.

Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, koordinator aksi Santa Febriana mengambil alih pengeras suara dan berusaha menenangkan peserta demonstrasi.

Ia meminta massa untuk tidak terpancing emosi serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Mahasiswa diminta mundur beberapa langkah dari gerbang DPRD dan tidak memaksakan diri untuk masuk ke area kantor dewan.

Namun imbauan tersebut tidak langsung direspons seluruh peserta aksi. Sebagian mahasiswa masih bertahan di dekat gerbang sambil terus menuntut pembebasan rekannya.

Situasi baru berangsur kondusif setelah pihak kepolisian akhirnya melepaskan Wisnu Eka. Keputusan itu disambut sorak dan tepuk tangan peserta aksi yang sejak awal menuntut agar mahasiswa tersebut dibebaskan.

Lepasnya Wisnu menjadi titik balik yang meredakan ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Massa kemudian kembali fokus pada substansi tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut.

Kekecewaan Mahasiswa kepada DPRD

Usai situasi mereda, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menemui para demonstran yang masih berkumpul di luar pagar kantor dewan.

Kehadiran Supriadi sebenarnya diharapkan menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD. Namun, mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada unsur pimpinan dewan lainnya yang hadir mendampingi.

Dalam kesempatan itu, Supriadi menjelaskan bahwa dirinya datang seorang diri karena pimpinan DPRD lainnya sedang berhalangan.

“Sekali lagi saya mohon maaf jika saya hanya bisa seorang diri menyambut adik-adik mahasiswa. Pimpinan lainnya memang sedang tidak bisa hadir. Tadi rapat paripurna juga saya sendiri yang memimpin,” kata Supriadi.

Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekecewaan mahasiswa. Mereka menilai kehadiran unsur pimpinan DPRD secara lengkap penting untuk menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendengar aspirasi masyarakat.

Sebelum membubarkan diri, mahasiswa membacakan sebelas tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut mencakup stabilisasi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak evaluasi penggunaan APBN dan APBD agar lebih tepat sasaran, penguatan kembali peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai amanat konstitusi.

Tuntutan lainnya meliputi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, penegakan hukum lingkungan, pencopotan pejabat yang dianggap tidak kompeten, serta penguatan etika dalam kehidupan politik nasional.

Meski sempat diwarnai ketegangan dan nyaris berujung bentrokan, aksi mahasiswa akhirnya berakhir tanpa kerusakan berarti. Namun peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ruang dialog antara masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga legislatif masih menjadi faktor penting dalam menjaga iklim demokrasi tetap sehat di tingkat daerah.