INDONESIAONLINE – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mengatakan DPRD masih menyusun jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Musyawarah (Banmus).
Menurut Hasanuddin, pembahasan tersebut belum dapat dilaksanakan karena seluruh fraksi masih menyelesaikan pembahasan internal sehingga diperlukan waktu agar seluruh anggota dapat hadir.
“Teman-teman ini ternyata masih banyak yang belum menyelesaikan, terutama soal pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Kami masih rapat sampai malam. Jadi, kita masih mencarikan waktu yang tepat supaya fraksi-fraksinya semua hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan pembahasan pertanggungjawaban APBD memiliki batas waktu yang harus dipenuhi sehingga DPRD berupaya agar agenda tersebut tidak melewati ketentuan yang berlaku. “APBD ini punya waktu dan timing. Kalau lewat, kita bisa kena teguran dari pemerintah. Jadi, kita masih membicarakan dengan Badan Musyawarah untuk memberikan waktu yang paling pas,” katanya.
Hasanuddin menambahkan, DPRD juga akan mengupas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk rekomendasi yang telah maupun belum ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Tentu soal pertanggungjawaban juga. Hasil temuan dari BPK yang harus kita kupas karena ada beberapa temuan yang sudah direkomendasikan. Berapa yang sudah selesai dan berapa yang belum selesai juga akan kita konsultasikan,” pungkasnya. (ra/hel)
