INDONESIAONLINE – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mendorong penguatan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung transformasi kesehatan nasional melalui pencegahan penyakit sejak dini, peningkatan fasilitas pelayanan, serta penguatan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok kurang mampu.
Dorongan tersebut disampaikan Supriadi menanggapi pesan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-62 Tahun 2026 yang mengusung tema Sehat untuk Semua. Menurut dia, arah kebijakan kesehatan nasional harus diwujudkan melalui program konkret yang mampu meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di daerah.
“Pesan menteri kesehatan sangat jelas bahwa pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi harus dimulai dari pencegahan penyakit, pemerataan pelayanan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami di DPRD Kabupaten Blitar mendukung arah kebijakan tersebut,” ujar Supriadi, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, perubahan pendekatan dari mengobati masyarakat yang sakit menjadi menjaga masyarakat tetap sehat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu program yang perlu diperkuat adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini dinilai penting untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, terutama hipertensi dan diabetes yang kerap berkembang tanpa gejala.
“Cek Kesehatan Gratis harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program pemeriksaan. Warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan juga harus mendapatkan tindak lanjut pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Perkuat Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Layanan
Supriadi menegaskan, keberhasilan transformasi kesehatan membutuhkan kesiapan fasilitas pelayanan di daerah. Penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit, ketersediaan peralatan medis, serta pemerataan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian bersama.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kami berharap fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar semakin kuat. Masyarakat di wilayah pedesaan juga harus mendapatkan akses kesehatan yang mudah dan berkualitas,” katanya.
Selain infrastruktur, Supriadi menyoroti pentingnya keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan pembiayaan kesehatan harus diperkuat agar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tidak menghadapi hambatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Prinsip Sehat untuk Semua harus diwujudkan secara nyata. Jangan sampai masyarakat menunda pemeriksaan atau pengobatan karena persoalan biaya. Pelayanan yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Supriadi memastikan DPRD Kabupaten Blitar akan terus mendukung pembangunan kesehatan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pelayanan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi sejauh mana masyarakat semakin sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. DPRD Kabupaten Blitar siap mendukung langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut,” pungkas Supriadi. (anr/hel)







