JATIMTIMES – Tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang masih belum menunjukkan pergerakan yang signifikan. Meskipun beberapa waktu lalu, Kabupaten Malang sempat masuk berada pada level 1 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan segala kelonggarannya.
Namun sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Malang. Hal itu juga membuat Kabupaten Malang beserta beberapa daerah lain di Jawa Timur harus kembali lagi ke level 2 PPKM.
Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara juga masih belum memastikan, bagaimana kondisi kunjungan wisata di Kabupaten Malang setelah ada peningkatan kasus aktif Covid-19.
“Masih belum saya cek. Baru saja akan saya koordinasikan dengan rekan-rekan. Termasuk dengan Satgas Covid-19 (Kabupaten Malang,” ujar Made saat dihubungi pada Kamis (3/2/2022).
Hanya saja berdasarkan pantauannya secara umum, geliat pariwisata di Kabupaten Malang masih belum menunjukan aktivitas yang signifikan. Dan memang cenderung masih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ada pandemi Covid-19.
“Masih tetap saja. Masih belum ada kenaikan seperti tahun-tahun lalu (sebelum pandemi Covid-19),” terang pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang ini.
Di sisi lain, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memonitoring potensi wisata baru di Kabupaten Malang, khususnya di sekitar Jalur Lintas Selatan (JLS). Hal tersebut juga menyusul rampungnya proyek pembangunan JLS sejak akhir tahun 2021 lalu.
Secara detil, pihaknya masih belum memetakan ada berapa titik potensi wisata baru yang kemungkinan bisa dibuka secara resmi sebagai destinasi wisata di Kabupaten Malang. Selain itu, untuk wisata yang telah resmi dibuka, pihaknya juga akan meminta perangkat daerah terkait untuk semakin mengoptimalkan beberapa hal.
“Masih belum kami inventarisir. Akan kami koordinasikan dulu dengan beberapa pihak. Seperti Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Karena DLH yang akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Mana-mana saja spot yang mungkin jadi tempat wisata atau bisa dikelolakan dengan pihak ketiga atau investor,” pungkas Made.
Riski Wijaya