INDONESIAONLINE – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Di tengah perdebatan soal pembiayaan utang pembangunan dan potensi penggunaan dana APBN, pemerintah menyebut layanan transportasi modern ini mulai menunjukkan kemandiriannya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan terkini proyek strategis nasional tersebut. Ia mengatakan bahwa operasional Whoosh kini telah mampu berjalan mandiri tanpa subsidi pemerintah.
“Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan telah melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025,” tulis Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (30/10/2025).
Menurut Luhut, capaian itu menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara tersebut. Ia juga membagikan pengalamannya menggunakan Whoosh saat bepergian ke Bandung untuk menghadiri kegiatan pembekalan calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).
“Setiap kali ke Bandung, saya memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktunya. Perjalanan yang dulu memakan waktu tiga sampai empat jam kini bisa ditempuh hanya dalam 30 hingga 60 menit,” ujar Luhut.
Luhut menilai, keberhasilan Whoosh dalam mencapai kemandirian operasional menjadi bukti nyata bahwa keputusan strategis dan berani dapat membawa Indonesia menuju kemandirian nasional di sektor infrastruktur.
“Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan besar dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian bangsa,” tambahnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memegang 60% saham, dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd dengan porsi 40%.
Pendanaan proyek tersebut diperoleh sekitar 75% dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sedangkan 25% sisanya berasal dari ekuitas konsorsium dengan porsi terbesar disumbang oleh pihak Indonesia. (rds/hel)
