Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim November 2025 mengungkap fakta kelam. Lulusan SMK catat TPT tertinggi 5,99 persen, sinyal kegagalan link and match?
INDONESIAONLINE – Di balik klaim keberhasilan pemerintah menurunkan angka pengangguran secara agregat, tersimpan sebuah bom waktu demografi yang ironis di Jawa Timur (Jatim). Provinsi yang digadang-gadang sebagai pusat industri manufaktur di Indonesia Timur ini justru gagal menyerap tenaga kerja terdidik yang disiapkannya sendiri.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur periode November 2025 menyingkap tabir kelam dunia pendidikan vokasi. Saat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi berhasil ditekan ke angka 3,71 persen, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)—yang secara filosofis didesain untuk “siap kerja”—justru mencatatkan rekor sebagai penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 5,99 persen.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah early warning system (sistem peringatan dini) mengenai adanya keretakan serius dalam jembatan antara dunia pendidikan dan realitas industri. Mengapa lulusan yang dibekali keterampilan teknis justru lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan lulusan Sekolah Dasar (SD)?
Paradoks Kompetensi dan Pengangguran
Temuan awal dari laporan BPS yang dirilis Plt. Kepala BPS Provinsi Jatim, Herum Fajarwati, menunjukkan sebuah paradoks kompetensi. Secara logika, semakin tinggi keterampilan dan pendidikan seseorang, semakin mudah ia terserap pasar kerja. Namun, hukum pasar tenaga kerja di Jawa Timur menunjukkan anomali terbalik.
Dari data yang ada diketahui TPT Lulusan SMK: 5,99 persen (Tertinggi). TPT Lulusan SMA: 4,86 persen. TPT Lulusan SD ke Bawah: 2,47 persen (Terendah). Rata-rata TPT Provinsi: 3,71 persen.
Fakta bahwa pengangguran lulusan SD ke bawah berada di angka terendah (2,47 persen) mengindikasikan bahwa ekonomi Jawa Timur masih sangat bergantung pada sektor informal dan pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan ijazah tinggi. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung “mau bekerja apa saja” demi bertahan hidup, sehingga tingkat pengangguran mereka rendah.
Sebaliknya, tingginya angka pengangguran SMK (5,99 persen) menunjukkan adanya bottleneck atau sumbatan. Lulusan SMK memiliki ekspektasi upah dan jenis pekerjaan tertentu (biasanya sektor formal/industri), namun pasar kerja tidak menyediakan kursi yang cukup. Ini menciptakan fenomena “pengangguran terdidik” yang berbahaya bagi stabilitas sosial jangka panjang.
“Pada November 2025, TPT tamatan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya,” tegas Herum Fajarwati. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa slogan “SMK Bisa” masih menghadapi tembok tebal realitas lapangan.
Mismatch Antara Kurikulum dan Lapangan Usaha
Untuk memahami mengapa lulusan SMK menganggur, kita harus melihat struktur ekonomi Jawa Timur. Investigasi data sektoral mengungkapkan bahwa “kue ekonomi” Jatim tidak sebangun dengan profil lulusan yang dicetak oleh ribuan SMK di provinsi ini.
Herum merinci tiga lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 31,97 persen. Perdagangan Besar dan Eceran: 18,44 persen. Industri Pengolahan: 14,90 persen.
Di sinilah letak ketimpangan utamanya. Sebagian besar SMK di Jawa Timur berfokus pada jurusan teknik mesin, otomotif, teknik komputer jaringan (TKJ), dan administrasi perkantoran yang menyasar sektor Industri Pengolahan dan jasa formal. Padahal, daya serap sektor industri pengolahan hanya berada di urutan ketiga dengan porsi 14,90 persen.
Sementara itu, sektor Pertanian yang menjadi “raja” penyerapan tenaga kerja (hampir 32 persen), seringkali tidak diminati oleh lulusan SMK atau tidak memiliki korelasi langsung dengan jurusan yang mereka ambil. Ada gengsi sosial dan ketidaksesuaian skill. Lulusan SMK Otomotif tidak dididik untuk menjadi petani, dan industri otomotif tidak tumbuh secepat jumlah lulusannya.
Akibatnya, terjadi oversupply (kelebihan pasokan) tenaga kerja vokasi di sektor industri yang sempit, sementara sektor pertanian yang luas kekurangan tenaga kerja muda yang kompeten (regenerasi petani mandek). Ini adalah kegagalan Link and Match yang bersifat struktural, bukan sekadar kurikulum.
Kota Sebagai Gudang Pengangguran
Analisis kewilayahan semakin mempertegas masalah ini. Pengangguran di Jawa Timur bukanlah fenomena desa, melainkan fenomena kota. Data BPS mencatat: TPT Perkotaan (Urban): 4,03 persen dan TPT Perdesaan (Rural): 3,25 persen.
Kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang menjadi magnet bagi lulusan SMK dari berbagai daerah yang mencari pekerjaan formal. Mereka bermigrasi ke kota (urbanisasi) dengan bekal ijazah, namun mendapati kompetisi yang sangat ketat.
Di sisi lain, perdesaan memiliki TPT lebih rendah karena karakter pekerjaannya yang bersifat agraris dan kekeluargaan (pekerja keluarga/tak dibayar), yang mampu menyerap tenaga kerja tanpa seleksi ketat. Tingginya TPT perkotaan adalah bukti bahwa sektor formal di kota sedang mengalami saturasi.
Industri manufaktur yang banyak berlokasi di ring 1 (Surabaya-Gresik-Sidoarjo) tidak lagi melakukan ekspansi penyerapan tenaga kerja secara masif, bahkan cenderung melakukan efisiensi dengan otomatisasi.
Secara makro, jumlah angkatan kerja di Jatim pada November 2025 mencapai angka fantastis: 24,96 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 927,08 ribu orang masih berstatus pengangguran terbuka.
Meski angka 927 ribu ini turun dibanding Agustus 2025 (turun 0,17 persen poin), komposisi di dalamnya yang didominasi anak muda lulusan SMK sangat mengkhawatirkan. Jika hampir 6 persen dari populasi lulusan SMK menganggur, ini berarti investasi pendidikan yang dikeluarkan negara dan orang tua menjadi deadweight loss (kerugian beban baku).
Mereka adalah angkatan kerja produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, namun justru menjadi beban tanggungan keluarga. Situasi ini, jika tidak ditangani, dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan penurunan produktivitas daerah.
Kegagalan Kebijakan dan “Janji Manis” Revitalisasi
Pemerintah sebenarnya telah menyadari isu ini sejak lama. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK telah digulirkan hampir satu dekade lalu. Namun, data tahun 2025 ini menjadi bukti otentik bahwa revitalisasi tersebut belum berjalan efektif di tingkat implementasi.
Beberapa indikasi kegagalan kebijakan yang terlihat:
- Kurikulum Belum Adaptif: Masih banyak SMK yang membuka jurusan “jenuh” (seperti administrasi perkantoran atau TKJ dasar) hanya karena murah biaya operasionalnya, tanpa melihat kebutuhan pasar lokal.
- Minimnya Kemitraan Industri Riil: Kerjasama antara sekolah dan industri seringkali hanya sebatas MoU di atas kertas atau tempat magang, bukan jaminan rekrutmen.
- Absennya Peta Jalan Industri Daerah: Pemerintah daerah belum memiliki roadmap yang jelas untuk menyinkronkan izin investasi baru dengan jurusan SMK yang ada di wilayahnya.
“Stabilitas angka pengangguran tidak serta-merta berarti selesainya persoalan transisi pendidikan ke dunia kerja,” catat laporan ini. Penurunan agregat TPT seringkali menutupi borok di sektor spesifik seperti vokasi.
Temuan ini harus menjadi tamparan keras bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Narasi “siap kerja” yang dijual SMK kepada masyarakat terbukti rapuh di hadapan data BPS.
Langkah solutif tidak bisa lagi bersifat parsial. Diperlukan reformasi total yang meliputi:
- Moratorium Jurusan Jenuh: Berani menutup jurusan SMK yang lulusannya tidak terserap pasar selama 3 tahun berturut-turut.
- Reorientasi ke Agro-Industri: Mengingat 31,97 persen ekonomi Jatim ada di pertanian, SMK Pertanian modern dan Teknologi Pangan harus menjadi primadona baru, menggantikan obsesi pada manufaktur yang stagnan.
- Sertifikasi Kompetensi yang Diakui: Memastikan sertifikat kompetensi lulusan SMK benar-benar diakui oleh asosiasi industri, bukan sekadar kertas pelengkap ijazah.
Angka 5,99 persen bukan sekadar persentase. Ia mewakili ratusan ribu anak muda Jawa Timur yang kecewa karena ijazah kejuruan mereka tak laku di pasar kerja.
Pertanyaan mendesak bagi pemangku kebijakan di Pemprov Jatim: Sampai kapan ketimpangan ini akan dibiarkan? Apakah SMK akan terus dibiarkan mencetak pengangguran terdidik, atau akan ada keberanian politik untuk merombak struktur pendidikan agar benar-benar sesuai dengan “wajah asli” ekonomi Jawa Timur yang agraris-industrial?
Selama kesenjangan ini tidak dijawab dengan kebijakan radikal, penurunan angka pengangguran makro hanyalah keberhasilan semu yang menyembunyikan bom waktu di masa depan. Transparansi data BPS sudah tersedia, kini publik menanti eksekusi nyata, bukan sekadar rapat evaluasi tahunan (mca/dnv).
