Progres pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi capai 70% dari Rp26,24 T anggaran, target selesai 20 Juni. PU siap pakai Danantara jika terkendala dana.
INDONESIAONLINE – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 93 lokasi nasional telah mencapai rata-rata 69,8 persen per Jumat (5/6/2026), atau hampir menyentuh target 70 persen.
Pernyataan ini disampaikan Dody usai rapat koordinasi dengan PT Danantara Indonesia di Jakarta Selatan, di mana ia mengungkapkan opsi pembiayaan jembatan (bridging) dari lembaga pembiayaan pelat merah tersebut jika penyedia jasa mengalami kendala arus kas.
“Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terhambat. Koordinasi dengan Danantara sudah kita lakukan hampir setiap hari dengan COO Doni Oskaria, jadi tidak ada gap informasi,” kata Dody kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jumat sore.
Dody menegaskan bantuan Danantara bukan karena anggaran APBN tidak tersedia. Total anggaran Sekolah Rakyat tahap II sebesar Rp26,24 triliun sudah dialokasikan dalam APBN 2025-2026, namun penyedia jasa belum bisa mengajukan tagihan karena progres fisik belum mencapai tahapan pembayaran termin.
“Kalau misalnya kurang pendanaan kita minta tolong Danantara untuk bridging lah. Sebetulnya bukan uang yang enggak ada di APBN, ada uangnya. Tapi kan mereka belum bisa menagih ke kita karena progresnya kan belum sampai di situ,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut progres Sekolah Rakyat meleset dari target awal, namun data terbaru Kementerian PU membuktikan kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Dody menambahkan, dukungan tidak hanya diberikan dari sisi pendanaan, tetapi juga penambahan tenaga kerja melalui kerja sama dengan TNI.
Danantara Jadi Opsi Bridging, TNI Bantu Kekurangan Pekerja
Danantara, lembaga pembiayaan infrastruktur yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 82/2024, akan menyalurkan bantuan bridging berupa pinjaman jangka pendek dengan bunga 4,5 persen per tahun, lebih rendah dari suku bunga komersial yang mencapai 7-9 persen.
Doni Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan plafon bantuan sebesar Rp2 triliun khusus untuk Sekolah Rakyat, dengan proses persetujuan maksimal 3 hari kerja.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU sejak Mei lalu, jadi jika ada penyedia jasa yang butuh dana talangan untuk membeli material atau membayar upah pekerja, bisa langsung ajukan ke kita. Tidak ada birokrasi berbelit,” ujar Doni saat dihubungi terpisah.
Selain kendala pendanaan, Kementerian PU juga mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan bantuan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan sudah mendeploy 2.300 personel TNI AD ke 93 lokasi Sekolah Rakyat, terutama di daerah terpencil seperti Lombok Utara dan Dharmasraya.
“Kekurangan pekerja lokal sudah kita tutup dengan personel TNI yang punya keahlian konstruksi dasar. Support dari Panglima TNI cukup besar, bahkan beberapa lokasi sudah kejar target 1-3 persen per hari,” kata Dody.
Progres 70%, Target 80% Lokasi Rampung 20 Juni 2026
Data Kementerian PU per 5 Juni 2026 menunjukkan progres tertinggi ada di zona hijau meliputi Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar, dengan progres fisik 80-85 persen. Lokasi yang sebelumnya tertinggal seperti Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara kini sudah mencapai 65-72 persen, setelah mengalami perbaikan signifikan pasca periode Iduladha.
Dody mengakui pekerjaan melambat 15 persen saat Iduladha karena 40 persen pekerja migran pulang ke daerah asal. Namun aktivitas kini sudah kembali normal, dengan 95 persen tenaga kerja sudah kembali ke proyek.
“Waktu saya ke Lombok kemarin kan masih suasana Iduladha tapi mereka sudah pada bekerja. Jadi semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk ngejar 20 Juni bisa selesai,” ujarnya.
Target penyelesaian 20 Juni 2026 menjadi krusial karena Sekolah Rakyat tahap II akan langsung diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Juli 2026. Dody memprediksi 80-85 persen dari 93 lokasi akan rampung tepat waktu, sementara sisanya akan selesai paling lambat 27 Juni 2026.
“Mungkin 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni,” katanya.
11 Lokasi Baru Masuk Tender, Anggaran Rp26,24 Triliun
Kementerian PU juga tengah menyiapkan 11 lokasi tambahan Sekolah Rakyat yang masuk tahap lelang, melengkapi 93 lokasi existing sehingga total 104 lokasi di 102 kabupaten/kota di 32 provinsi. Proses lelang ditargetkan selesai Juni 2026, dengan kontrak ditandatangani Juli 2026 dan target penyelesaian Desember 2026.
Sekolah Rakyat tahap II merupakan proyek pembangunan baru, berbeda dengan tahap I yang hanya renovasi 112 sekolah existing dengan anggaran Rp4,2 triliun pada 2024. Pembangunan tahap II menggunakan skema multi-years contract (MYC) untuk memastikan kualitas konstruksi, dengan spesifikasi tahan gempa 7,0 SR dan dilengkapi fasilitas MBG seperti dapur umum dan gudang penyimpanan pangan.
Dody memastikan tidak ada lokasi tahap II yang progresnya 0 persen, setelah sebelumnya sempat muncul laporan keterlambatan di beberapa daerah. “Yang zona hijau malah sudah 80-85 persen. Tidak ada lagi lokasi yang tertinggal, semua sudah kita pantau setiap hari lewat dashboard digital yang terhubung langsung dengan Danantara,” ujarnya.
Hingga Juni 2026, total 47.200 siswa telah mendaftar ulang di Sekolah Rakyat tahap II, dengan target penerimaan 60.000 siswa pada tahun ajaran 2026/2027. Dody berharap dukungan dari Danantara dan TNI bisa memastikan seluruh proyek selesai tepat waktu, sehingga bisa mendukung peningkatan akses pendidikan dan nutrisi anak Indonesia.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, tapi ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan dan nutrisi. Kita tidak mau terhambat pendanaan atau tenaga kerja, makanya semua opsi sudah kita siapkan,” tutup Dody.
