INDONESIAONLINE – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menanggapi munculnya pelesetan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diubah menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”. Menurut Hasan, penyebutan tersebut menunjukkan cara berpikir yang tidak berlandaskan fakta.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (1/6), Hasan menyoroti fenomena ruang digital yang dinilainya semakin dipenuhi sikap sinis dan prasangka. Kondisi itu, kata dia, membuat upaya memeriksa kebenaran informasi kerap terabaikan.
“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya didiskon juga ini,” ujar Hasan.
Hasan menegaskan bahwa SPPG merupakan bagian penting dari ekosistem program pemenuhan gizi pemerintah yang menyasar puluhan juta masyarakat Indonesia. Program tersebut ditujukan kepada sekitar 62 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di berbagai daerah.
Selain memberikan manfaat kesehatan, program itu juga disebut berdampak pada sektor ekonomi karena melibatkan sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang bertugas di dapur pelayanan gizi.
Karena itu, Hasan menilai pelabelan SPPG sebagai alat politik tidak hanya menyudutkan program pemerintah, tetapi juga berpotensi merendahkan para pekerja yang terlibat serta masyarakat yang menerima manfaatnya.
“Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Dia juga sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara,” ujarnya.
Menurut Hasan, tuduhan yang disampaikan tanpa dasar data dan fakta dapat merusak reputasi program sekaligus mengabaikan kontribusi para pekerja yang terlibat di dalamnya. Ia pun mengajak masyarakat lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial. “Jangan sampai fakta didiskon, kebenaran didiskon, dan nalar didiskon,” ucapnya.
Hasan kemudian mengibaratkan informasi seperti makanan yang harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Ia menekankan pentingnya memeriksa fakta dan kebenaran sebelum memercayai atau menyebarkan suatu informasi.
Menurut dia, masyarakat perlu membiasakan diri mencari sumber informasi yang benar dan memastikan apakah sebuah informasi memang sesuai dengan fakta yang terjadi. “Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hasan mengingatkan bahwa kebiasaan merespons berbagai persoalan dengan kemarahan dan kebencian hanya akan memperburuk kualitas diskusi publik. Ia menilai pembangunan bangsa membutuhkan persatuan dan semangat kebersamaan, bukan sentimen negatif yang terus dipelihara.
“Karena negara kita tidak dibangun dengan kemarahan. Negara kita tidak dibangun dengan kebencian. Justru negara kita hanya bisa dibangun dengan persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. (hsa/hel)
