INDONESIAONLINE – Belum lama ini beredar lembaran berkop surat Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menegaskan bahwa daftar reshuffle menteri tersebut hoaks alias palsu.
Dokumen tersebut awalnya beredar di grup wartawan fan kemudian juga ramai diunggah di media sosial. Dalam daftar reshuffle, ada 11 menteri, panglima TNI, dan kepala BIN (Badan Intelijen Negara).
Dalam daftar reshuffle menteri tersebut, juga tertulis bahwa edaran telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno.
Dalam surat yang beredar tersebut, mayoritas menteri yang digeser berasal dari PDIP. Selain menteri yang digeser, dalam daftar reshuffle menteri tersebut juga terdapat daftar nama-nama menteri pengganti yang diusulkan dan telah disetujui oleh Presiden Jokowi.
Terdapat 13 nama menteri dan pejabat yang diganti dalam daftar reshuffle tersebut. Nama-nama yang tertera antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Hadi Tjahjanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Selain itu juga ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN & RB Azwar Anas, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkopolhukam Mahfud MD, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Panglima TNI Yudo Margono, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
“Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa telah terjadi perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi adalah tidak benar,” tulis dalam situs resmi Kominfo.
Dalam keterangannya juga dijelaskan bahwa Menteri Sekretaris Negara (mensesneg) Pratikno menyebutkan bahwa surat tersebut tidak benar dan sejauh ini belum ada rencana perombakan kabinet.
Hal serupa juga disampaikan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana. Dia menepis adanya surat perombakan kabinet tersebut. Ari Dwipayana pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kabar yang belum dipastikan kebenarannya. (bin/hel)