INDONESIAONLINE – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran layanan Zoom meeting yang ramai dibicarakan di media sosial. Nilai anggaran tersebut disebut mencapai Rp5,7 miliar untuk masa penggunaan selama sembilan bulan, atau sekitar Rp633 juta per bulan.
Unggahan mengenai besarnya biaya itu memicu beragam reaksi warganet, terutama karena pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja di berbagai sektor. “Di mana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?” tulis salah satu netizen.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pengadaan layanan video conference dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, program MBG melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga petugas pelaksana di lapangan. Karena itu, dibutuhkan sistem koordinasi yang cepat, serempak, dan terdokumentasi dengan baik.
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, layanan yang disiapkan bukan sekadar aplikasi rapat daring biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan dapat menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Layanan ini nantinya digunakan oleh seluruh jajaran organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya setara eselon I, pimpinan tinggi pratama setara eselon II, pejabat administrator setara eselon III, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dadan mengatakan fasilitas itu dipakai untuk berbagai keperluan, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan daya tampung besar tersebut, BGN menilai sistem ini memungkinkan koordinasi menjangkau puluhan ribu peserta secara serentak, termasuk pelaksana di daerah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutupnya. (rds/hel)
