INDONESIAONLINE – Sebanyak 185 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Malang siap dibedah sebagai stimulan kepada masyarakat agar tidak terkesan kumuh.
Bedah rumah tahun 2023 itu dimotori Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang Indira Sri Wahyuni STP MM mengatakan bahwa tahun ini terdapat program RTLH dari bidangnya. Program tersebut dijalankan menggunakan dana APBD Pemkot Malang.
“Sebenarnya bedah rumah itu hanya nama yang mudah dikenal saja untuk orang. Kalau programnya ini namanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang menggunakan dana APBD,” kata Indira, Jumat (27/10/2023).
Dalam programnya, Indira menjelaskan bahwa sebenarnya saat ini yang teranggarkan sebanyak 230 rumah. Namun, untuk gelombang pertama ini, yang di-SK-kan sebanyak 185 rumah.
“Sebenarnya yang ikut seleksi banyak. Ternyata juga banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Bukan hanya mutlak karena persyaratan administrasi, tapi kadang ada yang tidak bersedia untuk swadaya,” beber Indira.
Indira menjelaskan bahwa anggaran pada program RTLH tersedia sebesar Rp 20 juta per rumah. Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.
“Nah biasanya dengan kondisi seperti itu tidak cukup. Makanya harus ada bentuk swadaya. Lalu swadaya ditentukan dari mana? Kan di RAB itu, rumah kondisi seperti itu dibutuhkan seperti apa, dan penerima manfaat itu harus bersedia bertanda tangan,” jelas Indira.
Dalam pantauannya di lapangan, rata-rata rumah yang ikut dalam program RTLH sangat miris jika dilihat. Sehingga, pembangunan harus dilakukan mulai dari nol. “Rata-rata rumahnya tidak ada fondasi, tidak ada apa-apa. Bahkan, ada orang yang tinggal di terpal yang sudah bertahun-tahun. Intinya (pembangunan itu dilakukan) dari nol semua,” kata Indira.
Disinggung tentang urgensi program RTLH di Kota Malang, Indira menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya mencatat ada sekitar kurang lebih 1.485 rumah yang masuk dalam rekap tidak layak huni. Bahkan, dulu tercatat ada 1.500 rumah dan saat ini sudah berkurang.
“Ini karena mungkin sudah terakomodir dari Baznas atau lembaga yang lain,” ujar Indira.
“Sebenarnya masih banyak yang tidak layak huni. Dan harapan kami dari Pemkot Malang, supaya tidak kumuh lagi. Intinya kami memberikan stimulan itu. Jadi, sebenarnya sangat urgen, bahkan masyarakat banyak yang menunggu,” tukas Indira. (hs/hel)