INDONESIAONLINE – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang melayangan kritikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) terkait program-program permasalahan sosial.
Berdasarkan catatan Fraksi PKS ada beberapa capaian berkaitan program penanganan kesejahteraan sosial yang perlu jadi perhatian serius. Hal itu juga menjadi catatan atas laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Malang tahun anggaran 2022.
“Nah saya kira dari catatan kami, bisa menjadi perhatian pemkot malang untuk kepemimpinan ke depan agar bisa lebih serius lagi. Menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Malang. Saya kira ini jadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan urusan sosial, sehingga bisa terwujud masyarakat sejahtera,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, Minggu (7/5/2023).
Beberapa capaian yang menjadi catatan seperti angka kemiskinan. Dimana dari target angka kemiskinan dapat ditekan hingga 3,87 persen, pada tahun 2022 lalu angka kemiskinan di Kota Malang malah menjadi 4,37 persen.
“Jadi malah naik harusnya kan turun, harusnya bisa ditekan,” imbuh Fuad.
Selain itu juga indeks modal sosial. Dimana dari angka yang ditargetkan sebesar 87,84 persen, realisasinya hanya sebesar 83,57 persen. Kemudian untuk angka pengangguran, dari angka yang ditarget turun menjadi 7,50 persen, realisasinya malah menjadi 7,66 persen.
“Nah berarti ini jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang kan meningkat,” jelas Fuad.
Fuad mengatakan, kondisi capaian tersebut disinyalir akibat beberapa program yang diluncurkan Pemkot Malang terkait permasalahan sosial masih kurang berdampak signifikan. Salah satunya adalah program rantang kasih.
Dari datanya, program rantang kasih kurang memberikan dampak yang signifikan. Sebab, hanya ada sebanyak 104 orang saja yang menerima program rantang kasih.
“Dimana rantang kasih ini penerimanya hanya 104 orang saja. Harusnya bisa lebih masif,” kata Fuad.
Apalagi menurutnya, penerima program tersebut tidak dapat menerima program lain. Padahal, dalam upaya menuntaskan permasalahan sosial, menurutnya ada beberapa program yang digulirkan Pemkot Malang, seperti program pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi aturannya itu, kan satu KK satu bantuan, padahal 1 KK bisa dibantu dua atau tiga, sehingga memang untuk, kalau misalnya kemiskinan (seharusnya) satu keluarga bisa dibantu modal usaha, pelatihan, didampingi lah, sehingga bisa menjadi terungkit ekonominya,” terang Fuad.
Fuad mengatakan, dalam hal ini Pemkot Malang tidak terlalu besar dalam menetapkan target yang dicapai dalam sebuah program. Dimana hal itu, juga berpengaruh pada capaian yang diraih dalam realisasinya.
“Padahal mereka ini harus, memahami tugas walikota itu indikatornya ada di RPJMD. Bukan tahunan, RPJMD kan lima tahun sekali, baru di breakdown per tahun. Ketika bikin program per tahun, dia tidak lihat dan tidak terlalu mengacu RPJMD, padahal itu kan acuan,” terang Fuad.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemkot Malang bisa lebih berfokus pada RPJMD saat penyusunan atau perencanaan sebuah program. Terlebih agar tidak dilakukan sekadar menuntaskan kewajiban saja.n
“Perlukah program baru? Kalau kemudian teman-teman serius, maka akan melahirkan inovasi di dalam program kerja pelayanan kepada masyarakat. Saya kira mereka perlu bikin program dan inovasi baru yang itu lebih berdampak pada kesejahteraan sosial,” pungkas Fuad (rw/dnv).