Hal inilah yang terjadi pada pertengahan Juli 1913 di Hindia Belanda (kini Indonesia). Pemerintah kolonial yang biasanya tampil angkuh, mendadak kalang kabut dan meradang akibat satu artikel opini yang dimuat dalam surat kabar De Expres.

Judul tulisan itu sangat provokatif untuk zamannya: “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Aku Seorang Belanda). Penulisnya adalah seorang jurnalis muda keturunan ningrat Pakualaman berusia 24 tahun, Soewardi Soerjaningrat. Sosok yang kelak dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia dengan nama Ki Hadjar Dewantara.

Tulisan satir nan pedas tersebut bukan sekadar nyinyiran belaka. Ia adalah tamparan keras ke wajah etis pemerintah kolonial yang membuka kedok hipokrisi penjajahan di Nusantara.

Ironi Pesta Penjajah di Tanah Jajahan

Untuk memahami mengapa tulisan Soewardi begitu meledak, kita harus menarik mundur sejarah ke benua Eropa. Pada tahun 1813, Belanda berhasil melepaskan diri dari penjajahan Kekaisaran Perancis di bawah rezim Napoleon Bonaparte.

Satu abad kemudian, tepatnya pada 1913, pemerintah kolonial Belanda berniat merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka secara besar-besaran. Ironisnya, perayaan itu tidak hanya digelar di negeri kincir angin, tetapi juga dipaksakan untuk dirayakan di Hindia Belanda—negeri yang sedang mereka jajah.

Lebih memalukan lagi, Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg dan para birokrat kolonial membentuk komite perayaan dan memungut “uang sumbangan” dari penduduk pribumi. Sebuah absurditas sejarah di mana kaum yang dijajah secara finansial diperas untuk mendanai pesta pora kemerdekaan sang penjajah.

Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional, kerap menyebut kaum pribumi saat itu sebagai “bangsa yang terprentah”. Kebijakan ini menyulut amarah kaum terpelajar, namun tak banyak yang berani bersuara terang-terangan. Di titik nadir keberanian inilah, Soewardi mengambil langkah radikal.

Pada edisi 13 Juli 1913, surat kabar De Expres milik Indische Partij (partai politik pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia) menerbitkan mahakarya Soewardi.

Tulisan itu menampar tanpa caci maki. Soewardi menggunakan ironi tingkat tinggi yang elegan namun mematikan. Ia seolah-olah berandai-andai menjadi orang Belanda, lalu memberikan kritik moral yang menghancurkan logika kolonialisme.

“Betapa menyenangkan, betapa nikmatnya bila dapat memperingati suatu peristiwa nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin sekali menjadi orang Belanda, walaupun hanya untuk sementara saja…” tulis Soewardi di awal paragrafnya.

Namun, kalimat-kalimat berikutnya adalah racun bagi pemerintah kolonial:

“Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri!”

Sejarawan Jepang, Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997, hlm. 86), menganalisis bahwa Soewardi dengan sadar telah menempatkan tata kolonial dalam ruang progresif-revolusioner.

Keberanian menggunakan judul “Seandainya Saya Seorang Belanda” adalah bentuk radikalisme psikologis. Hal ini meruntuhkan mentalitas inferior inlander (pribumi) di hadapan penguasa kulit putih.

Harga Mahal Sebuah Opini: Pengasingan Tiga Serangkai

Reaksi pemerintah kolonial sangat reaktif. Artikel itu dianggap sebagai ancaman keamanan nasional (rust en orde). Raad van Indie (Dewan Hindia Belanda) segera menggelar rapat darurat. Mereka sepakat bahwa Soewardi adalah bahaya laten yang harus disingkirkan.

Tidak hanya Soewardi, pemerintah kolonial juga menyasar dua tokoh seniornya di Indische Partij, yakni dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), yang secara terbuka membela Soewardi.

Berdasarkan data historis dari Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan karya Ahmat Adam (2003, hlm. 280), Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggunakan hak istimewanya (Exorbitante Rechten) pada 18 Agustus 1913. Ketiga tokoh yang kelak dijuluki “Tiga Serangkai” ini dijatuhi hukuman buang. Mereka akhirnya memilih diasingkan ke Belanda.

Selama 6 tahun masa pengasingan di Belanda (1913-1919), Soewardi tidak membuang waktu. Ia mempelajari sistem pendidikan Eropa dan berhasil mengantongi Europeesche Akte, sebuah ijazah bergengsi di bidang pendidikan. Pengetahuan inilah yang kelak menjadi senjata barunya.

Kembali ke Tanah Air pada 6 September 1919, nyali Soewardi tidak menciut. Ia bergabung dengan Nationaal Indische Partij (NIP). Akibat tulisan-tulisannya dan orasi politiknya yang keras, ia keluar-masuk bui. Antara tahun 1920 hingga 1921, ia tercatat pernah meringkuk di penjara Semarang hingga dipindahkan ke Pekalongan, bahkan harus menjalani kerja paksa.

Namun, titik balik perjuangannya terjadi ketika sang istri, Soetartinah, jatuh sakit. Kondisi kesehatan istrinya merosot karena beban mental melihat suaminya terus menjadi target aparat kolonial.

Kesadaran baru muncul dalam benak Soewardi. Melawan dengan agitasi politik sangat mudah diberangus oleh senapan dan penjara kolonial. Ia membutuhkan strategi perlawanan jangka panjang: memutus rantai kebodohan.

Pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, ia mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa). Di usianya yang menginjak 40 tahun, ia menanggalkan gelar kebangsawanan “Raden Mas” dan secara resmi menggunakan nama Ki Hadjar Dewantara. Ia ingin dekat dengan rakyat tanpa sekat kasta.

Warisan Abadi Sang Jurnalis Radikal

Taman Siswa tumbuh menjadi institusi pendidikan independen yang menolak keras subsidi kolonial, demi menjaga kemerdekaan kurikulumnya. Konsep pendidikannya yang humanis—Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat), dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan)—menjadi fondasi pendidikan nasional Indonesia hingga detik ini.

Siapa sangka, pemuda radikal yang pada tahun 1913 membuat pemerintah Belanda murka lewat satu artikel satire, kelak ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran (Pendidikan) Republik Indonesia pertama pada tahun 1945.

Ki Hadjar Dewantara menghembuskan napas terakhirnya di Yogyakarta pada 26 April 1959. Namanya diabadikan sebagai Pahlawan Nasional, dan hari kelahirannya, 2 Mei, dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Kisah “Als ik een Nederlander was” adalah bukti empiris bahwa jurnalisme yang berani, narasi yang tajam, dan pemikiran yang kritis mampu menjadi katalisator kejatuhan sebuah sistem kolonial yang tiran. Pena Soewardi terbukti jauh lebih tajam dari pedang penjajah.