INDONESIAONLINE – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Nurmandi ikut menanggapi polemik pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ia menegaskan tidak akan melarang apabila kegiatan nobar film tersebut digelar di lingkungan kampus UMY.
Nurmandi mengaku telah menonton film dokumenter garapan Ekspedisi Indonesia Baru itu. Berdasarkan trailer yang diunggah di YouTube Indonesia Baru, film tersebut mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam menghadapi ekspansi industri dan proyek negara di wilayah adat mereka.
“Sudah nonton, bagus. Memang itu keadaannya. Pemerintah seharusnya menerima kritik seperti itu, karena masyarakat Papua tidak selalu siap menerima industrialisasi yang terlalu cepat. Kondisi lokal harus dipahami dan itu yang menurut saya belum diantisipasi pemerintah,” ujar Nurmandi saat ditemui di Ballroom Gedung UMY Student Dormitory, Sabtu (16/5/2026).
Ia mengatakan hingga kini belum ada agenda nobar film tersebut di UMY. Namun, jika ada pihak yang ingin menyelenggarakan, kampus tidak akan melarangnya.
“Kalau ada yang menyelenggarakan nonton bareng, ya silakan saja. Itu bentuk kritik sosial melalui karya seni, baik terhadap pemerintah maupun kebijakan tertentu,” katanya.
Menurut Nurmandi, film dokumenter semacam itu merupakan medium ekspresi artistik yang sah dan tidak layak dibubarkan selama tidak melanggar norma moral maupun kesusilaan. “Kalau isinya kritik sosial terhadap kebijakan pemerintah, itu hal biasa. Tidak berbeda dengan lagu-lagu Iwan Fals yang sejak dulu juga mengkritik keadaan,” ujarnya.
Nurmandi juga menyatakan tidak sepakat dengan pembubaran nobar film Pesta Babi yang terjadi di sejumlah kampus dan lokasi lain. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap karya seni dan kebebasan berekspresi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan pemutaran maupun nobar film dokumenter tersebut.
Pembubaran kegiatan nobar diketahui terjadi di sejumlah tempat, antara lain di Universitas Khairun (Ternate), Universitas Mataram dan Universitas Pendidikan Mandalika (NTB), hingga Institut Seni Indonesia Bali. Selain itu, nobar di sejumlah kafe di Seminyak dan Tabanan dilaporkan dibubarkan.
Yusril menyebut penghentian kegiatan di beberapa kampus lebih disebabkan persoalan administratif, bukan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum. Ia juga menilai kritik dalam film terkait proyek strategis nasional di Papua Selatan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, meski mengakui judul film tersebut bersifat kontroversial dan provokatif. (rds/hel)
