INDONESIAONLINE – Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Kabupaten Situbondo mendatangi Komisi IV DPRD untuk audiensi terkait kebutuhan kuota tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes, Rabu (13/3/2024).
Koordinator FKHN Kabupaten Situbondo Fendra Agung mengatakan, pihaknya meminta Komisi IV menjembatani FKHN dengan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan nakes di Situbondo.
“Berdasarkan data kami, idealnya kuota nakes dan non-nakes seperti dokter, bidan, perawat, dan sopir ambulans total 2.050 orang. Kebutuhannya tersebar se-Kabupaten Situbondo,” kata Fendra usai audiensi.
Namun, Fendra menuturkan, dari 2.050 nakes dan non-nakes yang dibutuhkan, Pemkab Situbondo hanya menyediakan kuota 50 orang.
“Banyak tenaga kesehatan kami yang kurang diperhatikan kesejahteraannya. Padahal sudah banyak yang mereka perbuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Situbondo. Namun sayangnya, untuk jadi PPPK saja tidak ada yang mengakomodir mereka,” ungkapnya.
Harapan FKHN
Fendra berharap Komisi IV bisa menjadi jembatan FKHN dan membuat rekomendasi kepada Pemkab agar kebutuhan nakes dan non-nakes di sejumlah tempat pelayanan kesehatan, baik RSUD maupun puskesmas, bisa terpenuhi.
“Harapan kami, 2.050 anggota kami bisa terakomodir secara keseluruhannya, sehingga kesejahteraan nakes dan non-nakes bisa benar-benar meningkat sesuai visi dan misi Kabupaten Situbondo terkait kesehatan,” ujarnya.
Tanggapan Komisi IV DPRD
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo H Lukman menyatakan siap menjadi jembatan antara FKHN dan OPD terkait.
“Akan kami kaji lebih lanjut hasil audiensi dengan FKHN tadi. Jika memang diperlukan, akan kami lakukan hearing. Kami undang OPD terkait seperti BKPSDM dan Dinas Kesehatan. Dan jika diperlukan juga, dengan Badan Keuangan Daerah terkait ketersediaan anggarannya,” ungkap Lukman.
Lukman mengatakan, tenaga medis dan non-medis sangat dibutuhkan dan saling berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dokter dan bidan tanpa perawatan juga kesusahan. Juga jika tanpa driver ambulans dan petugas administrasi, juga kesulitan. Jadi, kebutuhan akan nakes dan non-nakes di tempat pelayanan kesehatan seperti RSUD dan puskesmas adalah salah satu kebutuhan yang harus diprioritaskan,” ungkapnya.
Lukman berkomitmen Komisi IV akan membuat rekomendasi jika semua pihak sudah bertemu dan ada solusi terbaik.
“Pasti akan ada rekomendasi dari Komisi IV. Tapi sebelum itu kami dari Komisi IV akan mengundang dulu semua instansi terkait dan FKHN untuk mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” pungkasnya (wbs/dnv).
